JAYAPURA –Lapbiru.com
Pansus RPJMD DPR Papua langsung tancap gas. Bersama jajaran OPD Pemprov Papua, mereka membedah Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Papua 2025–2030 dalam rapat di Jayapura, Selasa (3/2).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Herlin Beatrix M. Monim. Ia didampingi Wakil Ketua Pansus RPJMD Benhur Yudha Wally. Sejumlah anggota pansus dan pimpinan OPD ikut duduk satu meja.
Pembahasan fokus. Arah kebijakan, prioritas pembangunan, hingga kecocokan data jadi sorotan utama.
“RPJMD ini jangan hanya rapi di atas kertas. Harus realistis dan bisa dijalankan,” kata Herlin di hadapan OPD.
Menurut Herlin, rapat digelar untuk menyamakan pemahaman OPD agar visi dan misi gubernur dan wakil gubernur bisa diterjemahkan ke dalam program yang masuk akal. Bukan sekadar daftar keinginan.
Ia mengingatkan, RPJMD adalah peta jalan pembangunan Papua lima tahun ke depan. Karena itu, penyusunannya tak boleh asal cepat.
“Soal keterlambatan penyerahan Ranwal, kami sudah menerima penjelasan resmi dari gubernur dan wakil gubernur. Secara aturan masih aman karena batas akhirnya enam bulan,” ujarnya.
Meski begitu, DPR Papua tak ingin waktu terbuang. Pansus akan membahas Ranwal secara maraton bersama OPD. Muatan strategis tetap akan dimasukkan sejak tahap awal.
Herlin juga menyinggung persoalan klasik data yang belum sinkron. Dalam pembahasan, pansus menemukan perbedaan data antar-OPD, terutama di sektor kesehatan.
“Angka kematian ibu, anak, sampai stunting masih ada yang pakai data lama. Kalau datanya beda-beda, arah pembangunan bisa meleset,” tegasnya.
Ia menekankan, program prioritas harus sejalan dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan besar di rencana, kecil di anggaran.
“Fiskal kita harus dihitung jujur. Jangan sampai programnya ambisius tapi tidak terbiayai,” tambahnya.
Herlin berharap RPJMD Papua 2025–2030 benar-benar patuh aturan, mengikuti kebijakan pusat terbaru, dan berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RPJMD Benhur Yudha Wally mengatakan, pemanggilan OPD dilakukan agar tidak ada jalan sendiri-sendiri dalam penyusunan Renja dan Renstra.
“Kami ingin semua OPD satu frekuensi. Renja dan Renstra harus sejalan dengan RPJMD, bukan berjalan terpisah,” katanya.
Benhur menargetkan, dalam waktu dekat Ranwal RPJMD bisa disepakati melalui nota kesepakatan. Setelah itu, dokumen akan dibawa ke rapat paripurna DPR Papua untuk tahap berikutnya.
