Jayapura— Lapbiru.com
Isu pemekaran Papua Utara kembali memanas. Di akar rumput, diskusi liar berkembang. Gubernur Papua Matius D Fakhiri dituding menjadi penghambat proses pemekaran wilayah baru itu.
Sorotan tak berhenti di kantor gubernur. Partai Golkar ikut terseret. Sikap penolakan dengan alasan fiskal dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk pengkhianatan aspirasi masyarakat yang sejak lama mendorong lahirnya Provinsi Papua Utara.
Namun tudingan itu dibantah. Anggota DPR Papua dari Partai Demokrat, Franklin Wahey, meminta publik tidak buru-buru menarik kesimpulan. Ia menilai pernyataan gubernur kerap dipotong dan dipelintir.
“Bukan berarti gubernur menolak pemekaran. Situasi pemerintahan kita dari pusat sampai daerah belum sepenuhnya normal,” kata Franklin, Rabu (4/2).
Ia menjelaskan, Papua baru saja melewati rangkaian pemilihan kepala daerah. Pemerintahan provinsi dan kabupaten masih dalam tahap konsolidasi. Fokus utama saat ini, kata dia, adalah memastikan roda pemerintahan berjalan dan APBD kembali stabil.
“Gubernur dan wakil gubernur punya tugas memimpin Papua dengan delapan kabupaten. 1 kota Mereka harus memastikan visi-misi mereka berjalan dan keuangan daerah normal. Tidak mungkin hari ini kita paksa bicara pemekaran, sementara fondasi belum kuat,” ujarnya.
Franklin menegaskan, pemekaran bukan agenda yang ditutup. Hanya saja, waktunya belum tepat. Ia menyebut tahun 2029 sebagai horizon realistis jika semua prasyarat sudah terpenuhi.
Ia juga mengingatkan agar isu ini tidak ditarik ke arena emosi dan kepentingan politik sesaat. Menurutnya, ada pihak-pihak yang sengaja memanaskan suasana dengan mengedit pernyataan gubernur secara sepenggal.
“Jangan menilai dari potongan-potongan. Ikuti pernyataan gubernur secara utuh. Jangan jadikan ini isu murahan, apalagi untuk mendiskreditkan pihak yang sedang memimpin,” katanya.
Partai Demokrat, sebagai bagian dari Koalisi Papua Cerah pada Pilgub Papua 2024–2025, meminta lawan politik menghentikan politisasi pernyataan gubernur.
Franklin menilai pesan yang disampaikan Matius Fakhiri sudah jelas dan perlu dipahami dalam konteks kondisi pemerintahan saat ini.
“Kalau mau adil, dengar dan tonton pernyataannya lengkap. Jangan setengah-setengah,” tegasnya.
