Jayapura – Aksi pengrusakan baliho pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 2, Matius D Fakhiri dan Aryoko Rumaropen, jadi potret buram demokrasi di Papua.
Baliho yang didesain menyerupai surat suara resmi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025 itu tampak dicabik di bagian wajah paslon dan nomor urut mereka.
Pengrusakan ini bukan yang pertama, tapi mencerminkan bagaimana polarisasi politik yang dibalut sentimen identitas telah menggerogoti logika sehat masyarakat di akar rumput.
“Ini bukan cuma soal sobek baliho, ini tentang bagaimana otak rakyat kecil dirusak oleh hasutan politik identitas. Mereka dijadikan alat, bukan subjek demokrasi,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, Jumat (27/6/2025).
Tim Koalisi MDF-Aryoko menyayangkan aksi tersebut dan menilai kejadian ini sebagai bentuk tekanan terhadap proses demokrasi.
“Kami harap semua pihak menahan diri. Demokrasi bukan perang antar suku, agama, atau klan. Ini ruang adu gagasan,” kata Apedius Mote Sekretaris tim koalisi MDF-Aryoko,Jumat (27/6/2025).
Di media sosial, sejumlah warga menyesalkan peristiwa itu. Banyak yang menilai kampanye identitas yang terus dipelihara oleh elite telah menjauhkan demokrasi dari nilai akal sehat dan menghancurkan ruang rasional bagi masyarakat kecil untuk menentukan pilihannya secara bebas.
Apedius menyebut, jika kondisi ini dibiarkan, PSU bisa berlangsung dalam suasana panas yang tidak sehat.
“Jika politik terus dibawa ke urusan suku dan agama, maka Papua tidak akan pernah benar-benar memilih secara merdeka,” ujar dia.
Pemungutan suara ulang sendiri digelar karena adanya sengketa hasil sebelumnya, dan kini hanya menyisakan dua paslon, salah satunya adalah MDF-Aryoko. Namun di tengah panasnya suhu politik, harapan untuk pemilu damai justru semakin tergerus oleh aksi-aksi seperti ini.
