Ada yang berubah dalam lanskap politik Papua hari ini. Perubahan ini bukan hanya karena kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pergeseran elite birokrasi, tetapi karena suara-suara yang selama ini sunyi mulai mengeras.
Salah satu simbol perubahan itu adalah Matius D. Fakhiri (MDF), figur dari wilayah adat Animha (Papua Selatan).
Kehadirannya menjadi representasi harapan baru, sekaligus memunculkan kembali kegelisahan lama tentang identitas, representasi, dan siapa yang dianggap berhak berbicara atas nama Papua.
Dalam sejarah birokrasi Papua, suku-suku asal Saireri ,Biak, Serui, dan Waropen sering dianggap mewakili wajah Papua di lingkar kekuasaan.
Mereka memang tidak datang dalam gelombang besar seperti komunitas pendatang dari luar Papua, namun secara historis telah mengisi banyak pos pemerintahan sejak awal integrasi Papua ke dalam NKRI.
Dominasi ini tidak dibentuk oleh keberpihakan negara, melainkan hasil dari kerja keras keluarga, investasi dalam pendidikan, dan proses asimilasi sosial yang panjang.
Suku-suku ini dikenal kuat dalam pendidikan formal dan loyal terhadap sistem pemerintahan pusat. Sementara itu, suku-suku dari wilayah adat Tabi yang bermukim lama di Kota dan Kabupaten Jayapura mengalami hal sebaliknya. Dalam banyak kesempatan, mereka merasa dipinggirkan, baik di sektor pemerintahan maupun ekonomi.
Ini memunculkan kegelisahan bagaimana mungkin mereka yang lahir dan besar di tanah ibu kota provinsi justru kalah bersaing dengan orang-orang dari luar wilayah mereka?
“Jayapura milik semua orang. Tapi kenapa kami yang dari sini justru seperti tamu ?”. Ungkap Seorang tokoh muda Tabi (identitas dirahasiakan)
Di tengah ketegangan tersebut, kehadiran Matius D. Fakhiri dari wilayah adat Animha menjadi semacam “anomali”.
Animha yang mencakup Merauke dan sekitarnya selama ini hampir tidak pernah tampil dominan dalam narasi kekuasaan Papua. Figur dari selatan jarang mendapat ruang di panggung politik tingkat provinsi.
Maka tak heran, kehadiran MDF bukan hanya memunculkan harapan, tapi juga menyulut perlawanan. Bukan soal kapasitas, melainkan identitas.
Di media sosial, muncul narasi-narasi penolakan yang tidak rasional “bukan orang kita”, “bukan agama kita”.
Perlawanan ini bahkan lebih tajam daripada polarisasi yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Di Papua, identitas bukan sekadar kategori sosial, melainkan harga diri. Luka sejarah yang belum selesai membuat perbedaan identitas menjadi pemicu konflik baru.
Ironisnya, sistem demokrasi seharusnya menilai calon pemimpin dari kapasitas, visi, dan logistik politik. Bukan dari asal suku atau latar agama.
Selama ini, birokrasi dikuasai oleh kelompok Saireri karena latar sejarah dan pendidikan yang kuat bukan bantuan pemerintah, melainkan hasil kerja keras keringat orang tua lintas generasi. Di sisi lain, sektor ekonomi lebih banyak digerakkan oleh kelompok pendatang dari luar Papua.
Sementara itu, masyarakat Tabi mulai merasakan ketimpangan dalam dua sektor ini, meski mereka tinggal di pusat pemerintahan provinsi. Wilayah seperti Kota dan Kabupaten Jayapura kini justru terlihat seperti milik “orang luar”.
Sebelum hadirnya DOB, representasi Papua dalam pemerintahan lebih banyak diisi oleh tokoh-tokoh dari Laapago, Meepago, Saireri, dan kelompok Nusantara. Wilayah selatan nyaris tidak terlihat.
Kini, kehadiran MDF dari Animha memaksa kita mengakui bahwa narasi Papua harus berubah. Jika politik Papua ingin maju, maka ruang demokrasi harus dibuka seluas-luasnya. Siapa pun yang punya kapasitas dari mana pun asalnya harus diberi kesempatan yang sama.
Ini bukan lagi soal Biak, Jayapura, atau Merauke.
Bukan soal Tabi, Saireri, atau Animha.
Tapi soal masa depan Papua yang lebih adil dan setara.
Laporan khusus langit biru
