JAYAPURA, Lapbiru.com– Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri( MDF), mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025 yang telah membuka dan meningkatkan akses jalan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua.
Apresiasi itu disampaikan MDF saat mengikuti peresmian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah yang dipimpin Presiden Prabowo secara daring dari Jayapura, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Papua karena masih banyak wilayah yang sulit dijangkau dan terisolasi dari pusat-pusat ekonomi.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Bapak Presiden Prabowo. Masyarakat Papua sudah mulai menikmati akses jalan tersebut,” kata Fakhiri.
Program Inpres Jalan Daerah 2025 mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp5,41 triliun. Pemerintah pusat menargetkan program tersebut mampu memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bagi Papua, manfaat pembangunan jalan dinilai sangat terasa. Infrastruktur yang terhubung membuka akses masyarakat pedalaman untuk membawa hasil kebun dan komoditas lokal ke pasar yang lebih luas.
“Orang Papua membutuhkan konektivitas. Kalau jalan itu bisa tembus, hasil kebun masyarakat dapat dibawa keluar hingga ke pusat-pusat perkotaan di kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan jalan bukan hanya soal infrastruktur fisik. Kehadiran jalan juga menjadi jalur utama bagi pergerakan ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan maupun pesisir.
Karena itu, MDFbberharap pemerintah pusat terus melanjutkan dukungan pembangunan jalan di Papua pada tahun-tahun mendatang. Ia secara khusus menyoroti sejumlah ruas strategis yang masih membutuhkan perhatian, termasuk jalur Jayapura-Wamena serta akses menuju wilayah Mamberamo dan kawasan pedalaman lainnya.
Menurutnya, terbukanya akses jalan akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Distribusi barang menjadi lebih lancar, biaya transportasi menurun, harga kebutuhan pokok lebih terkendali, dan hasil pertanian masyarakat lebih mudah dipasarkan.
MDF juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Balai Pelaksana Jalan Nasional agar pembangunan jalan di Papua berjalan berkesinambungan.
“Kolaborasi yang baik sangat penting untuk membuka konektivitas Papua. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kami berharap ada saling mendukung dalam pembangunan jalan, baik ruas provinsi maupun kabupaten,” tegasnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua telah mengusulkan tujuh ruas jalan prioritas kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembukaan akses antarwilayah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah yang selama ini masih sulit dijangkau.
