JAYAPURA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang membangun 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi di Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan MDF saat mengikuti peresmian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah secara daring dari Jayapura, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, Rakyat Papua mulai merasakan dampak pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo. Masyarakat Papua sudah mulai menikmati akses jalan tersebut,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat kembali memberikan dukungan pada tahun depan untuk membuka ruas-ruas jalan baru di berbagai wilayah Papua yang hingga kini masih sulit dijangkau.
MDF menegaskan, konektivitas merupakan kunci utama pembangunan Papua. Jalan yang terhubung akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari kampung-kampung menuju pusat ekonomi.
“Orang Papua membutuhkan konektivitas. Kalau jalan bisa tembus, hasil kebun masyarakat dapat dibawa keluar sampai ke kota-kota di kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.
MDF juga mengatakan pembangunan jalan di Papua tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga Balai Pelaksana Jalan Nasional agar pembangunan berjalan lebih cepat.
“Kolaborasi sangat penting. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kami berharap ada saling mendukung dalam pembangunan jalan, baik ruas provinsi maupun kabupaten,” katanya.
MDF juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah ruas strategis yang dinilai dapat membuka akses ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman. Salah satunya jalur Jayapura-Wamena yang selama ini menjadi proyek konektivitas penting di Papua.
Selain itu, akses jalan menuju kawasan Mamberamo dan sejumlah daerah pegunungan juga diharapkan mendapat prioritas pembangunan.
“Kalau akses jalan terbuka, masyarakat di pegunungan akan sangat tertolong. Harga kebutuhan pokok bisa lebih murah dan hasil pertanian masyarakat bisa dipasarkan. Dampaknya tentu akan meningkatkan perekonomian daerah,” ucapnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua telah mengusulkan tujuh ruas jalan prioritas kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan dan membuka konektivitas antarwilayah di Papua.
