Jayapura – Seruan dari atas panggung terdengar lantang di Pantai Hamadi Sabtu (12/7/2025) sore itu. “Ini bukan sekadar pilihan politik. Pilih nomor berapa? Nomor dua!” ujar Dr. Syamsiar Husen, SE., M.Si, Ketua Kerukunan Keluarga Maluku Utara (KKMU) Kota Jayapura. Ia berdiri mantap dalam deklarasi dukungan terbuka kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mathius Fakhiri – Aryoko Rumaropen (MDF-AR).
Deklarasi ini bukan sekadar formalitas kampanye. Ia mengubah sesuatu yang selama ini dianggap tak mungkin menggerakkan KKMU kelompok yang selama ini memilih diam dalam politik praktis Papua untuk tampil ke ruang publik dan menyatakan pilihan secara terang-terangan.
“Program-program MDF-AR itu nyata dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat, Ini bukan tentang asal-usul, ini tentang siapa yang punya niat baik dan bisa kerja untuk Papua.”kata Syamsiar yang akrab disapa Boy.
Dalam sejarah politik Papua sejak era Benhur Tommy Mano di Kota Jayapura hingga Lukas Enembe di tingkat provinsi, KKMU tak pernah tampil ke gelanggang politik.
Tak ada relawan, tak ada pernyataan sikap. Selama dua dekade, KKMU menjaga jarak dari pertarungan elektoral, baik karena kehati-hatian, posisi sosial, maupun alasan identitas. Maka, langkah Boy ini bukan hanya politisi simbolik.
Sementara itu, Risman Somadayo, Ketua Gerakan Muda Pro Mathius–Aryoko (Gempar), menilai deklarasi KKMU adalah momen yang bisa membuka jalan bagi komunitas-komunitas lain yang selama ini hanya menjadi penonton politik Papua.
“Ini soal keberanian mendobrak sekat-sekat identitas. Yang mereka lihat bukan agama, bukan asal-usul. Tapi siapa yang bisa bawa perubahan. Dan Boy paham itu,” kata Risman.
Ia juga menyoroti bagaimana program kerja MDF–AR sejauh ini memiliki konektivitas kuat dengan pemerintah pusat, serta rekam jejak Mathius D. Fakhiri yang dikenal berani bersuara dalam isu-isu kerakyatan dan penegakan hukum.
Bagi banyak orang, Boy mungkin hanya seorang akademisi yang kebetulan memimpin organisasi kedaerahan. Tapi sore itu, ia menulis sejarah kecilbahwa warga Maluku Utara, yang selama ini disebut penonton setia dalam politik Papua, mulai mengambil peran.
“Ini bukan sekadar deklarasi. Ini tentang hak suara, tentang ikut menentukan arah Papua,” ucapnya kepada wartawan usai acara.
Namun, tak semua suara bersorak. Di balik keberanian itu, ada tekanan sosial yang tak kecil. Beberapa tokoh internal KKMU kabarnya sempat keberatan. Mereka khawatir deklarasi ini justru menyeret komunitas mereka ke dalam friksi politik lokal yang rawan dengan sentimen sektarian. Tapi Boy bergeming.
“Justru karena kami ingin Papua damai dan maju, kami harus berani ambil sikap. Netralitas itu kadang berarti pasif. Dan pasif berarti membiarkan yang tidak baik terus berkuasa,” katanya.
Boy mengubah peta diam menjadi peta sikap. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, Maluku Utara tak lagi sekadar penonton dalam panggung besar politik Papua.
