KEEROM, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) mengingatkan masyarakat adat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, agar tidak hanya menjadi pemilik tanah sementara pengelolaan dan keuntungan pertaniannya dinikmati pihak lain.
Pesan tegas itu disampaikan MDF saat melakukan penanaman padi perdana di kawasan program cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).
MDF meminta masyarakat adat mengambil peran utama dalam mengelola lahan yang telah dibuka pemerintah. Tanah dan sawah tersebut, kata dia, harus menjadi sumber ekonomi bagi pemilik hak ulayat dan masyarakat setempat.
“Tanah tetap milik masyarakat adat. Sawah juga ini milik masyarakat adat, masyarakat yang ada. Kalau ada kelompok petani, silakan dikelola,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah hadir untuk membantu membuka lahan dan membangun kawasan pertanian sebagai bagian dari program swasembada pangan. Namun, pemerintah tidak mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat.
Karena itu, MDF mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyerahkan atau menyewakan pengelolaan lahannya kepada pihak lain.
“Jangan sampai masyarakat hanya punya tanah, tetapi orang lain yang mengelola dan menikmati hasilnya,” ujarnya.
Ia juga meminta para kepala suku dan pemilik hak ulayat memastikan batas-batas tanah mereka jelas. Patok tanah harus dipastikan sejak awal agar pengembangan kawasan pertanian tidak memunculkan sengketa di kemudian hari.
MDF ingin masyarakat Papua tidak berhenti sebagai pemilik lahan. Mereka harus turun langsung menjadi petani dan menikmati hasil dari tanah sendiri.
Pemerintah, lanjut dia, membuka peluang bagi masyarakat untuk membentuk kelompok tani dan mengelola sawah secara bersama-sama.
Sementara warga pendatang dan transmigran yang memiliki pengalaman di bidang pertanian diharapkan ikut membantu masyarakat lokal melalui transfer pengetahuan dan keterampilan.
Pengalaman bertani itu diharapkan dapat mempercepat kemampuan masyarakat Papua dalam mengelola sawah dan meningkatkan produksi pangan.
Program cetak sawah rakyat di Senggi pun diproyeksikan tidak sekadar membuka lahan baru. Pemerintah berharap kawasan tersebut berkembang menjadi pusat ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
Dengan masyarakat adat sebagai pelaku utama, MDF optimistis pengembangan sawah di Senggi dapat memperkuat ketahanan pangan Papua sekaligus memastikan manfaat ekonominya tetap kembali kepada masyarakat pemilik tanah.
