JAYAPURA, Lapbiru.com – Pemerintah Provinsi Papua segera menuntaskan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar pelaksanaan program Kartu Pace Mace. Draf aturan tersebut kini memasuki tahap final sebelum diserahkan ke Biro Hukum untuk diproses dan ditandatangani Gubernur Papua Matius D. Fakhiri.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Marthen Medlama mengatakan, penyusunan Pergub sekaligus petunjuk teknis (juknis) Kartu Pace Mace telah dibahas bersama tim. Rancangan tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Draft Pergub-nya sudah final. Kami akan serahkan ke Biro Hukum untuk dibuatkan naskah draft Pergub secara paten supaya Bapak Gubernur bisa tanda tangan. Setelah itu, program ini bisa dijalankan,” kata Medlama di Kota Jayapura , Senin (7/9/2026).
Program Kartu Pace Mace akan menggunakan sistem seleksi berbasis daring. Calon penerima cukup mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Papua.
Untuk program Mace (Mahasiswa Cerdas), Pemprov Papua menargetkan hingga 1.000 penerima secara bertahap selama periode pertama kepemimpinan Gubernur Matius Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen.( MDF- AR).
Anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp60 miliar hingga Rp70 miliar. Bantuan diberikan sejak mahasiswa mulai kuliah hingga menyelesaikan pendidikan.
Biaya pendidikan akan dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi berdasarkan tagihan kampus. Sementara mahasiswa mendapat bantuan untuk kebutuhan biaya hidup.
Sedangkan Pace (Pelajar Cerdas) menyasar sekitar 3.000 pelajar di 12 sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Papua. Kebutuhan anggarannya diperkirakan lebih dari Rp4 miliar.
Pemprov Papua berencana mulai menjalankan program tersebut melalui anggaran perubahan. Jumlah penerima pada tahun pertama akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Berapa yang dikasih, kita jalan. Supaya jangan program ini cuma meluncurkan saja tapi tidak dilakukan,” tegasnya.
Selain Kartu Pace Mace, Dinas Pendidikan Papua juga telah menyelesaikan seleksi sekolah kedinasan secara terbuka. Seleksi melibatkan peserta dari seluruh kabupaten/kota di Papua.
Sebanyak 60 peserta dinyatakan lulus. Mereka akan diberangkatkan setelah anggaran tambahan disahkan.
Medlama memastikan proses seleksi dilakukan tanpa intervensi. Tidak ada jalur khusus, termasuk dari pimpinan daerah.
“Tidak ada intervensi. Semua murni tes terbuka. Tidak ada jalur khusus. Semua anak Papua punya kesempatan yang sama,” tegasnya.
