Yahukimo, Lapbiru.com — Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram, S.IP., menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPRK Yahukimo Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2026.
Dalam pidatonya, Wakil Bupati Esau Miram menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Yahukimo atas kerja sama dan kemitraan bersama Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, KPU dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo, pimpinan instansi vertikal, organisasi perempuan, pimpinan partai politik, BUMD, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, insan pers serta undangan lainnya.
Perubahan APBD sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal
Wakil Bupati menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi merupakan bagian dari kebijakan fiskal daerah untuk memastikan sumber daya keuangan pemerintah dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
Menurutnya, penyesuaian APBD diperlukan untuk memastikan kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi serta pelayanan publik tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Perubahan APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah untuk memastikan sumber daya keuangan daerah diarahkan kepada kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, kewajiban pemerintah daerah dan keberlanjutan pelayanan publik,” demikian pokok penegasan Wakil Bupati.
Yahukimo Menghadapi Berbagai Tantangan
Dalam pidatonya, Esau Miram menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2026 menghadapi berbagai tantangan.
Sejumlah kondisi yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan antara lain gangguan keamanan di sejumlah wilayah, terganggunya pelayanan penerbangan perintis, kondisi musim kemarau, menurunnya debit sungai, serta hambatan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap ketersediaan pangan, bahan bakar minyak, mobilitas masyarakat, pengiriman material pembangunan dan pelayanan dasar, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Yahukimo terus melakukan koordinasi dan langkah penanganan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, DPRK Yahukimo, Forkopimda dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah berkomitmen agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan memperhatikan kemampuan fiskal serta kondisi riil daerah.
Peningkatan tersebut terutama bersumber dari tambahan pendapatan transfer pemerintah pusat, antara lain Dana Alokasi Umum untuk mendukung kebutuhan penggajian ASN daerah, dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta tambahan alokasi dana untuk Infrastruktur.
Wakil Bupati menekankan bahwa tambahan belanja tersebut harus dikelola secara tertib dan diarahkan kepada program serta kegiatan yang memiliki tingkat urgensi, manfaat, kesiapan pelaksanaan dan kemampuan pelaksanaan yang jelas.
“Setiap rupiah APBD harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dapat dilaksanakan, memberikan manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
OPD Diminta Fokus pada Output dan Outcome
Wakil Bupati meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh anggota TAPD dan pimpinan perangkat daerah agar memastikan seluruh hasil pembahasan bersama DPRK ditindaklanjuti secara konsisten.
Setiap perangkat daerah diminta memastikan program dan kegiatan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target dan indikator kinerja yang dapat dicapai, serta kesiapan pelaksanaan yang terukur. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Penyerapan anggaran juga tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi harus menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat.
Setiap kegiatan wajib didukung administrasi dan pertanggungjawaban yang memadai. Resiko dalam pelaksanaan kegiatan juga diminta segera diidentifikasi dan dikoordinasikan untuk mendapatkan penyelesaian.
Pengelolaan APBD Harus Akuntabel
Esau Miram menegaskan bahwa perubahan APBD harus menjadi momentum untuk melakukan refocusing, penajaman kebijakan anggaran, serta penyesuaian struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan demikian, pengelolaan APBD diharapkan semakin realistis, terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat Yahukimo.
Wabup Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Kedamaian
Pada bagian lain pidatonya, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Yahukimo untuk bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, persatuan dan kebersamaan.
Menurutnya, situasi yang aman dan damai merupakan bagian penting agar sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, pelayanan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, seluruh komponen masyarakat diharapkan terus memperkuat kebersamaan dan menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif.
Mengakhiri pidatonya, Wakil Bupati Esau Miram menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRK Yahukimo, Forkopimda, perangkat daerah serta seluruh pihak yang telah mendukung proses pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2026.
Ia berharap pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tertib, realistis, terukur dan akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Yahukimo.
