Jayapura – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025, publik dikejutkan dengan beredarnya dua versi surat yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Klasis (BPK) Biak Selatan, Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua.
Kedua surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Klasis Pdt. Yohanis Kbarek, S.Th dan Sekretaris Pdt. Jacob D.M. Latuhereu, S.Si, dan ditujukan kepada para pelayan, majelis, serta warga jemaat di wilayah Biak Selatan.
Dua Surat, Dua Isi
Pantauan redaksi menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara versi digital dan versi fisik dari surat tersebut:
Versi Digital mengajak jemaat menggunakan hak pilih secara bijak, menolak politik uang, dan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Tidak ditemukan indikasi dukungan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu.
Versi Fisik, yang beredar dalam bentuk foto, justru berisi seruan terbuka untuk mendukung dan memasang baliho pasangan calon nomor urut 1 (BTM-CK) di lingkungan gereja. Dalam surat tersebut, istilah “money politik” diganti secara gamblang menjadi “sogok uang”, dan terdapat tambahan tulisan tangan dan terkesan ada modifikasi lapangan.
Perbedaan konten ini memicu spekulasi bahwa institusi gereja dimanfaatkan sebagai alat kampanye terselubung.
Respons Masyarakat
Sejumlah warga jemaat menyayangkan beredarnya versi surat kedua yang dianggap mencederai prinsip netralitas gereja.
“Gereja seharusnya berdiri di atas semua golongan. Kalau sudah berpihak, kepercayaan umat bisa terganggu,” ujar salah satu warga jemaat yang enggan disebutkan namanya.
Di ruang diskusi publik WhatsApp Info kejadian Jayapura (IKJ), tokoh pemuda Otis Suwae menegaskan bahwa politik tidak semestinya menyeret nama lembaga agama.
“Yang harus diingat itu, saya dan ko coblos bukan jaminan masuk surga. Jadi sebaiknya bicara politik itu kalo besok Cagub itu terpilih, dia mau buat apa? Jangan pakai nama-nama lembaga. Ini bukan pemilihan gubernur lembaga atau gubernur adat,” tulis Otis.
Ia mengingatkan agar masyarakat fokus pada visi-misi calon dan kinerja nyata, bukan janji manis tanpa realisasi.
Kritik Akademisi
Pengamat sosial dan akademisi asal Jayapura, Marinus Yaung, menanggapi keras polemik ini melalui opininya berjudul “GKI di Tanah Papua Jangan Bermain Api”.
Marinus menilai tindakan GKI yang seolah-olah mengarahkan dukungan ke paslon tertentu sangat berisiko menimbulkan friksi internal di gereja maupun ketegangan di tingkat pemerintahan.
“PDIP dan BTM pernah melaporkan GPDP Mahanaim ke Bawaslu karena menerima kunjungan MDF untuk ibadah. Tapi sekarang mereka justru didukung secara resmi oleh GKI melalui surat seperti ini. Ini jelas standar ganda,” katanya.
Ia juga menyinggung insiden serupa yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan, saat GKI diduga mendukung paslon BY-NP yang kalah dalam pemilu. Imbasnya, banyak ASN dari jemaat GKI kehilangan posisi strategis setelah terjadi pergantian kekuasaan.
Seruan untuk Netralitas
Marinus mengingatkan GKI agar tidak mempertaruhkan masa depan para kadernya yang tersebar di birokrasi hanya untuk keuntungan politik sesaat. Ia juga mengapresiasi sikap negarawan Mathius D. Fakhiri (MDF) yang tetap menghormati GKI, meski mendapat perlakuan diskriminatif.
“MDF membuktikan dirinya tidak pendendam. Ia justru menggandeng Aryoko Rumaropen, kader terbaik GKI, sebagai calon wakil gubernur. Ini pemimpin berhati besar,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa gereja sebaiknya kembali pada panggilan utama: melayani umat secara spiritual, bukan terlibat dalam politik praktis.
Menanti Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menunggu pernyataan resmi dari pihak BPK GKI Biak Selatan mengenai keaslian dan motif di balik beredarnya dua versi surat tersebut.
Situasi ini menjadi pengingat penting bagi semua institusi keagamaan di Papua agar tetap menjaga netralitas dan menjadi ruang suci bagi semua umat, terutama di tengah suhu politik yang kian memanas menjelang PSU 2025.
