DEKAI, Lapbiru.com – Kekosongan guru di sejumlah wilayah pelosok menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Program Yahukimo Cerdas digagas untuk memastikan sekolah di daerah terpencil tetap berjalan melalui kerja kolaborasi lintas sektor.
Gagasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Akso Balingga, S.Pd., saat sosialisasi proyek perubahan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Aula Kantor Bupati Yahukimo, Kamis (1/10/2026).
Sosialisasi melibatkan jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, kepala distrik, kepala sekolah, kepala kampung, kepala suku, tokoh gereja, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Akso mengatakan, persoalan pendidikan di Yahukimo tidak bisa lagi ditangani oleh satu instansi. Kondisi geografis yang sulit, akses transportasi terbatas hingga gangguan keamanan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
“Kalau dulu kita kerja sendiri-sendiri, sekarang harus kerja berkolaborasi. Semua pihak harus terlibat untuk membangun pendidikan ini,” katanya.
Menurutnya, Yahukimo memiliki banyak wilayah dengan kondisi geografis ekstrem. Pegunungan, lereng, keterbatasan jalan darat dan sulitnya akses sungai membuat sejumlah sekolah sulit dijangkau.
Kondisi itu diperparah gangguan keamanan yang membuat aktivitas pendidikan di sejumlah wilayah belum berjalan maksimal.
“Dengan gangguan keamanan dan kondisi geografis yang sangat sulit, sekolah tidak jalan. Karena itu kami punya ide dan gagasan untuk mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Melalui Yahukimo Cerdas, Dinas Pendidikan ingin mengubah pola kerja dari sektoral menjadi kolaboratif. Pemerintah distrik, aparat keamanan, tokoh gereja, kepala suku, kepala sekolah dan masyarakat akan dilibatkan dalam memastikan sekolah tetap beroperasi.
Untuk tahap awal, sekolah yang masih bisa dijangkau melalui transportasi darat maupun udara menjadi prioritas.
“Sekolah yang bisa dijangkau pesawat dan darat harus jalan. Di Dekai, Kurima, Mugi, Yogosem, Uka, Tangma sampai Werima, kalau mobil sudah bisa masuk, sekolah harus berjalan,” tegasnya.
Dia meminta guru tetap menjalankan tugas meski menghadapi keterbatasan akses.
“Guru harus ke sana melayani. Bukan karena alasan kondisi, guru tetap ada di zona nyaman. Tidak boleh,” katanya.
Sejumlah sekolah juga telah masuk daftar prioritas program. Di antaranya SD Negeri Moroku, SD Inpres Hitugi dan SD Inpres Kurima.
Akso mengatakan, pengawasan tidak hanya diarahkan pada kehadiran guru. Sarana prasarana, tenaga pendidik dan manajemen sekolah juga akan menjadi perhatian.
“Di SD Inpres Hitugi, misalnya, kita pastikan sekolah harus jalan. Gurunya ada, tenaga pendidiknya ada, sarana prasarananya terpenuhi dan manajemennya berjalan,” jelasnya.
Kolaborasi tersebut juga melibatkan BKPSDM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kominfo, Baperida dan BPKAD. Kepala distrik ditempatkan sebagai salah satu pengawas penting karena menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di wilayah kecamatan.
“Bukan hanya sekolah. Puskesmas dan pelayanan pemerintah lainnya juga harus berjalan. Kepala distrik bisa mengontrol pelayanan di wilayahnya,” ujarnya.
Pihak keamanan turut dilibatkan. Akso menyebut komunikasi dengan Dandim dan Kapolres diperlukan untuk menentukan langkah di wilayah yang memiliki persoalan keamanan.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Yahukimo Suhayatno mengatakan, Yahukimo Cerdas merupakan salah satu hasil pembelajaran yang dibawa Akso setelah mengikuti PKN Tingkat II di Manado.
Dia menyebut Bupati Yahukimo mendorong para pimpinan OPD meningkatkan kemampuan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
“Sekarang sudah cerdas, tetapi Pak Bupati ingin lebih cerdas lagi. Ujung-ujungnya adalah pelayanan kepada masyarakat,” kata Suhayatno.
Menurut Suhayatno, peserta PKN tidak hanya dituntut belajar secara teori. Mereka juga harus membawa gagasan yang bisa diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bapak-Ibu belajar bagaimana bidang yang digeluti bisa memberikan kontribusi lebih besar. Ini buah pelajaran yang sekarang ada di depan kita,” ujarnya.
Program Yahukimo Cerdas mendapat dukungan dari jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, kepala distrik, kepala sekolah, kepala kampung, kepala suku dan tokoh masyarakat.
Program itu kini diarahkan untuk memastikan sekolah di wilayah yang masih bisa dijangkau kembali aktif. Target akhirnya sederhana: guru hadir, sekolah berjalan dan anak-anak Yahukimo tetap mendapatkan hak pendidikan meski tinggal di wilayah terpencil.
