JAYAPURA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn.) Matius D. Fakhiri ( MDF) membawa tiga isu utama dalam arah kebijakan pemerintahannya: memperkuat identitas Papua sebagai Tanah Injil, memastikan Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar dirasakan Orang Asli Papua, serta mendorong kemandirian pangan.
Tiga agenda itu disampaikan melalui program Lapor Rakyat Mingguan yang dikomunikasikan Juru Bicara Gubernur Papua, DR. M. Rifai Darus, SH, MH, Sabtu (3/10/2026).
Ia mengatakan komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan kegiatan Gubernur. Masyarakat juga perlu mengetahui alasan sebuah kebijakan diambil dan manfaat yang hendak dicapai.
“Rakyat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa Gubernur melakukan sesuatu. Rakyat juga berhak memahami mengapa Gubernur melakukannya, ke mana arahnya, dan apa manfaat yang ingin dihadirkan bagi mereka,” katanya.
Papua Tanah Injil, Nuansa Natal Mulai 20 November
MDF kembali menegaskan Papua sebagai Tanah Injil. Identitas tersebut, menurut Rifai, tidak boleh berhenti sebagai ungkapan sejarah atau slogan.
Mulai 20 November 2026, pemerintah provinsi mengarahkan agar nuansa Natal mulai dihadirkan di seluruh wilayah Papua. Arahan itu akan ditindaklanjuti melalui surat edaran.
Gereja, kantor pemerintahan, ruang publik, dunia usaha, lingkungan permukiman hingga rumah warga diharapkan ikut menghadirkan suasana Natal.
Namun, pemerintah tidak ingin Natal hanya identik dengan kemeriahan dan dekorasi.
“Yang ingin dihadirkan bukan hanya kemeriahan. Gubernur ingin nilai Natal itu benar-benar terasa kasih, sukacita, kedamaian dan persaudaraan. Papua sebagai Tanah Injil harus mampu memancarkan nilai itu kepada siapa pun yang hidup di atas tanah ini,” ujarnya.
Menurutnya, semangat Natal tetap harus berjalan dalam kehidupan Papua yang majemuk. Sikap saling menghormati menjadi bagian penting.
“Terang Natal bukan hanya sesuatu yang kita pasang di jalan-jalan. Terang itu harus hadir dalam cara kita memperlakukan sesama,” katanya.
Otsus Jangan Hanya Diukur dari Anggaran
Isu kedua adalah Otsus Papua. Rifai menilai pembahasan Otsus selama ini terlalu sering berhenti pada persoalan angka.
Berapa dana yang diterima, berapa yang dibelanjakan dan berapa yang tersisa. Padahal, substansi Otsus mencakup persoalan yang jauh lebih luas.
“Otsus adalah pengakuan terhadap kekhususan Papua. Di dalamnya ada keberpihakan kepada Orang Asli Papua, perlindungan masyarakat adat, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat serta penghormatan terhadap identitas dan hak-hak masyarakat Papua,” tegasnya.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian MDF saat membahas perlindungan masyarakat adat bersama Komite I DPD RI pekan ini.
Menurutnya, kebijakan nasional yang menyangkut Papua perlu tetap memperhatikan karakteristik dan kekhususan daerah.
Keberhasilan Otsus, kata dia, tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap.
“Otsus jangan hanya terlihat dalam dokumen anggaran. Otsus harus terasa dalam kehidupan rakyat,” ujarnya.
Ukuran tersebut bisa dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Anak Papua mendapat akses pendidikan lebih luas, pelayanan kesehatan semakin dekat, mama-mama Papua memiliki ruang ekonomi, serta hak masyarakat adat semakin terlindungi.
“Pertanyaan terpenting mengenai Otsus pada akhirnya bukan hanya berapa uang yang kita habiskan, tetapi apa yang berubah dalam kehidupan Orang Asli Papua,” katanya.
Dari Koya, MDF Bidik Swasembada Beras 2028
Agenda ketiga menyangkut pangan. Kunjungan MDF ke kawasan pertanian Koya Timur disebut menjadi bagian dari arah besar pemerintah untuk mendorong Papua menuju swasembada beras pada 2028.
Pemerintah provinsi mendorong peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan, mekanisasi pertanian dan penguatan petani.
“Papua selama ini dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi Gubernur ingin kita melihat kekayaan Papua secara lebih luas. Kekayaan bukan hanya apa yang tersimpan di bawah tanah. Kekayaan juga adalah apa yang mampu kita tanam dan hasilkan di atas tanah kita sendiri,” katanya.
Target swasembada tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Pemerintah harus memastikan lahan, irigasi, alat pertanian, bibit, pembiayaan hingga pasar bagi hasil produksi petani.
Namun, arah yang ingin dibangun sudah jelas.
“Papua harus semakin mampu memberi makan dirinya sendiri,” tegasnya.
Jika ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dapat dikurangi, pembangunan yang dilakukan tidak hanya menyentuh sektor pertanian.
“Yang sedang kita bangun adalah kemandirian Papua. Kita ingin suatu saat ketika nasi tersaji di meja keluarga Papua, semakin banyak yang dapat kita katakan: ini tumbuh dari tanah Papua, dikerjakan petani kita sendiri, dan dinikmati rakyat kita sendiri,” ujarnya.
Tiga Agenda, Satu Tujuan
Natal, Otsus dan pertanian merupakan tiga isu berbeda. Namun, ketiganya memiliki satu titik temu: kepentingan masyarakat.
“Titik temunya adalah rakyat,” katanya.
Melalui Lapor Rakyat Mingguan, pemerintah ingin komunikasi publik tidak sekadar menjadi daftar kegiatan Gubernur. Setiap kebijakan perlu dijelaskan agar masyarakat memahami arah dan tujuan pemerintah.
“Tidak semua persoalan Papua dapat selesai dalam satu minggu. Tidak semua kebijakan langsung menghasilkan perubahan. Pemerintah tetap harus bekerja, mengevaluasi dan memperbaiki apa yang belum berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan, ukuran pemerintahan bukan seberapa sering kegiatan pejabat diberitakan.
“Ukuran yang jauh lebih penting adalah seberapa jauh kebijakannya dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
