Jayapura – Tuduhan bahwa calon Gubernur Papua, Komjen (Purn) Mathius D. Fakhiri, didukung oleh kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sebagai fitnah keji dan upaya sistematis untuk membunuh karakter.
Hal itu ditegaskan oleh Apedius Mote , Sekretaris Koalisi pasangan calon nomor urut 2, MARI‑YO (Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen), dalam keterangannya kepada media, Rabu malam (23/7).
“Fitnah bahwa Pak MDF didukung HTI adalah tuduhan kejam dan sangat tidak berdasar. Beliau adalah seorang mantan Kapolda Papua, perwira tinggi Polri dengan integritas kebangsaan yang tidak diragukan. Rekam jejaknya dalam menjaga keutuhan NKRI dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tidak terbantahkan,” ujar Mote.
Menurutnya, narasi yang menyudutkan MDF dengan cap radikal adalah bagian dari strategi adu domba yang sangat berbahaya bagi persatuan rakyat Papua.
“Ini bukan sekadar kampanye negatif, tapi sudah masuk pada upaya memecah belah masyarakat Papua dengan sentimen sektarian yang murahan. Justru MDF adalah tokoh pemersatu diterima luas oleh umat Muslim, Kristen, Katolik, dan pemangku adat. Beliau tidak pernah bermain dalam politik identitas sempit,” tegas Mote.
Politik Identitas dan Serangan Fisik
Narasi fitnah itu, lanjunya, bukan hanya beredar di ruang digital, tapi telah menyulut tensi di lapangan hingga memicu kekerasan fisik terhadap pendukung MARI-YO.
Salah seorang pendukung MDF yang meminta identitasnya disamarkan mengaku dipukul saat mempertanyakan keberpihakan politis seorang pendeta dalam ibadah gereja. Peristiwa itu terjadi di halaman RS Ramela, Kabupaten Jayapura, pada Rabu malam 23 Juli 2025.
“Saya hanya sampaikan keberatan kenapa pendeta bicara politik di atas mimbar. Tapi reaksi dari Yusak Pattipeme sangat kasar. Ia langsung menyerang saya secara fisik. Belakangan saya baru tahu kalau wakil sekretaris Sinode GKI yang pro-BTM itu adalah pamannya sendiri,” ujar korban melalui pesan suara yang dikirimkan ke redaksi.
Korban juga mengklaim sempat meminta bukti rekaman CCTV, namun ditolak pihak rumah sakit karena lahan RS Ramela disebut-sebut milik keluarga pelaku.
“Yang paling menyakitkan adalah pengakuan dari anak seorang pendeta, yang bilang ‘pukul dulu sampai hancur, nanti urusan belakang kami yang atur.’ Ini bukan soal politik lagi, ini soal kekerasan yang dilindungi oleh simbol agama,” lanjutnya.
MARI-YO mengecam segala bentuk kekerasan dalam politik dan menyerukan agar semua pihak kembali pada etika demokrasi yang beradab.
Apedius Mote menegaskan bahwa Pemilu bukan ruang untuk menyebar kebencian, apalagi dengan membonceng simbol-simbol agama demi kepentingan kelompok tertentu.
“Pemilu seharusnya menjadi ruang rasional, tempat rakyat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, bukan berdasarkan propaganda sektarian. Kita harus tolak politik kebencian, karena itu bukan hanya mencederai demokrasi, tapi merusak masa depan Papua,” tegasnys.
Pasangan MDF-AR sendiri selama ini dikenal mengedepankan kampanye santun, merangkul lintas komunitas, dan fokus pada agenda damai Papua. Serangan yang mereka terima, menurut Mote, justru menegaskan bahwa pihak lawan mulai panik menghadapi gelombang dukungan akar rumput.
“Kami percaya, rakyat Papua lebih cerdas dari propaganda semacam itu. Dan kami tidak akan membalas dengan cara yang sama. Kami akan jawab dengan kerja nyata dan komitmen menjaga Papua tetap dalam bingkai damai dan bermartabat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RS Ramela belum memberikan tanggapan resmi soal dugaan penghilangan rekaman CCTV. media ini masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk klarifikasi lanjutan.
