Jayapura – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua, tensi politik kian meninggi. Di tengah semangat demokrasi yang seharusnya menjunjung gagasan dan rekam jejak, publik justru disuguhi rentetan narasi provokatif dan kabar bohong (hoaks) yang beredar luas melalui media sosial.
Tak sedikit yang mengarah pada permainan politik identitas, ujaran kebencian, hingga upaya sistematis membentuk persepsi melalui konten yang disebut-sebut diproduksi secara terstruktur dan terorganisir.
Berdasarkan penelusuran redaksi, berbagai akun buzzer yang terafiliasi dengan kubu BTM-CK tampak aktif memproduksi dan menyebarkan konten bernuansa fitnah dan provokasi.
Pola penyebarannya nyaris seragam, dengan narasi yang menggiring opini publik untuk membelah masyarakat berdasarkan latar belakang suku dan agama.
Isu mengenai Orang Asli Papua (OAP) lokal dan luar kembali dimunculkan, bahkan disusupi muatan intoleransi.
Salah satu hoaks yang tengah disorot adalah tudingan terhadap calon Gubernur Papua MDF hanya karena ia beragama Islam.
Narasi bernuansa diskriminatif ini dikemas dalam bentuk meme dan video singkat dengan caption menyindir mengarah pada seruan terselubung untuk tidak memilih MDF semata karena keyakinannya.
Sekretaris Tim Koalisi MDF-AR Apedius Mote , dalam keterangan pers, Minggu (22/6), menanggapi fenomena ini dengan tegas namun tenang. Ia menyatakan bahwa kubunya menolak cara-cara politik adu domba yang mengandalkan penyebaran hoaks dan narasi sektarian.
“Kami dari tim Mariyo membawa motto kasih dan mempersatukan, kasih menembus perbedaan. Baik pendatang maupun OAP, baik gunung atau pantai, kami semua bersaudara. Papua adalah rumah damai,” tegasnya.
Ia melanjutkan, MDF sebagai figur pemimpin justru dikenal luas karena kepeduliannya pada kerukunan lintas agama dan suku.
Dalam beberapa kesempatan, MDF bahkan menegaskan bahwa Papua hanya bisa maju jika semua golongan bergandengan tangan tanpa saling curiga.
Namun Di balik layar, sejumlah akun media sosial yang aktif menyerang pasangan MDF-AR diketahui memiliki pola sebaran dan bahasa yang seragam.
Menurut Apedius yang dikenal sebagai Sekretaris DPD Demokrat Papua , konten-konten tersebut berasal dari kelompok terstruktur yang bekerja layaknya rumah produksi.
Mereka memproduksi meme, video pendek, bahkan rekayasa tangkapan layar yang menggiring narasi tertentu.
Salah satu narasi yang disebar adalah isu kriminalisasi yang dialamatkan ke kelompok tertentu. Dalam salah satu unggahan akun buzzer pro-BTM, ditulis
“Indikasi kriminalisasi terus dijalankan oleh parcok untuk kepentingan calon tertentu. Orde Baru pun masih lebih baik. Apakah ini calon gubernur kita ke depan? Kritik dikriminalisasi, demonstrasi dibungkam!”
Unggahan itu lalu diikuti balasan dari akun tersangka UU ITE yang menulis dengan nada sarkastik:
“Tim sebelah su trada bahan. Trakhir dong pake bahan kriminalisasi. Baru telp ajak gabung di MDF.” tulis akun tersebut.
Kemudian Tak hanya isu kriminalisasi, tim buzzer juga memproduksi ulang narasi rasisme yang sebelumnya dilontarkan oleh Wali Kota Jayapura.
Pernyataan itu lalu dibanding-bandingkan dengan posisi BTM, membangun kesan bahwa BTM adalah sosok inklusif. Padahal, menurut Apedius bahwa konten tersebut telah dimanipulasi secara naratif demi keuntungan elektoral.
Lanjutnya, Alih-alih menyuguhkan adu gagasan, ” kubu BTM-CK justru dinilai terlalu banyak bermain drama politik yang lebih mirip sinetron Korea (drakor) ketimbang kontestasi rasional. Istilah “terlalu banyak main drakor” kini jadi sindiran baru di jagat maya Papua menunjuk pada gaya komunikasi politik mereka yang melodramatis, penuh air mata, tapi miskin substansi” Tegas Apedius.
Dengan kondisi seperti ini, dia berharap publik Papua semakin cerdas memilah informasi dan tidak larut dalam emosi sektarian. Sebab, yang dipilih nanti bukan sekadar wajah di baliho, melainkan masa depan provinsi Papua yang plural dan majemuk.
