Sentani – Pernyataan politik BTM yang menyerukan agar masyarakat memilih dirinya karena ia “anak Tabi” menuai kritik tajam. Tokoh adat dan politisi senior Papua, Ramses Wally SH, menyebut narasi itu sebagai bentuk manipulasi identitas yang tidak memiliki dasar hukum.
Ramses Wally, Yo Ondofolo Kampung Babrongko, menilai pernyataan BTM yang menyebut “pilih saya karena saya anak Tabi”, “ini tanah saya”, dan “ini rumah saya” sebagai bentuk agitasi politik yang menyesatkan masyarakat.
“Pernyataan itu sangat keliru dan menyesatkan. Tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945, Perdasus, atau peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa seseorang harus dipilih karena ia anak Tabi,” ujar Ramses Wally di Sentani, Sabtu (21/6).
Wally menekankan bahwa pendekatan semacam itu tidak berdasar hukum, dan justru berpotensi memecah belah masyarakat Papua yang multietnis. “Ucapan itu tidak masuk akal secara konstitusional. Kita semua warga negara yang punya hak yang sama dalam demokrasi,” lanjutnya.
Menurutnya, bila benar mencintai orang Tabi, maka perjuangan yang dilakukan seharusnya melalui jalur resmi dan konstitusional. Salah satu jalurnya adalah perubahan nomenklatur provinsi secara sah.
“Kalau memang BTM cinta orang Tabi, dia harus dorong perubahan nama Provinsi Papua menjadi Provinsi Tabi. Itu baru konsisten. Jangan hanya main narasi kampanye tanpa arah,” tegasnya.
Wally mengajak masyarakat belajar dari sejarah perubahan nama lembaga DPRD Irian Jaya menjadi DPR Papua, yang diperjuangkan oleh tiga tokoh politik Papua Ketua DPR Papua John Ibo, Ketua Komisi A alm. Yance Kayame, dan dirinya sendiri sebagai Wakil Ketua Komisi A saat itu.
“Itu perjuangan politik sejati demi harga diri orang Papua. Hari ini orang bisa sebut ‘DPR Papua’ dengan bangga. Tapi itu tidak datang dari ujaran provokatif, melainkan dari perjuangan lewat parlemen,” jelasnya.
Menurut Wally, perubahan nama institusi bukan sekadar simbol, tetapi peneguhan identitas melalui mekanisme hukum dan lembaga resmi. “Kami bertiga adalah saksi sejarah bagaimana harga diri orang Papua dibela lewat jalur sah,” ujarnya.
Melalui pengalaman dan sejarah panjang itu, Ramses Wally menyerukan agar masyarakat Tabi dan Saireri bersatu dalam Pilkada mendatang. Ia mengajak rakyat untuk memilih pasangan Matius D Fakhiri sebagai Gubernur Papua dan Aryoko Rumaropen sebagai Wakil Gubernur.
“Mereka berdualah yang punya visi untuk memperjuangkan perubahan nama Provinsi Papua menjadi Provinsi Tabi. Dengan itu, lahirlah juga Provinsi Teluk Cenderawasih untuk Saireri,” kata Wally.
Menurutnya, perjuangan identitas dan keadilan hanya akan bermakna jika dikawal oleh pemimpin yang memahami konstitusi, sejarah, dan kepentingan masyarakat luas. Ia menilai MDF-Aryoko adalah sosok yang tepat untuk mendorong lahirnya provinsi berbasis wilayah adat secara sah dan bermartabat.
Wally mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam kampanye berbasis sukuisme yang sempit. Ia menilai pola itu hanya merugikan dan menjauhkan masyarakat dari substansi demokrasi.
Laporan LIPI (2020) menyebut, politik identitas meningkat signifikan di Papua setelah pemekaran daerah otonom baru (DOB). Isu “putra daerah” sering dipakai sebagai alat menekan lawan politik, bukan sebagai sarana memperjuangkan hak-hak kolektif secara konstitusional.
“Mari lihat rekam jejak dan komitmen. Jangan hanya karena seseorang anak adat lalu kita tutup mata dari pelanggaran hukum atau lemahnya kinerja,” kata Ramses Wally.
Ia menutup dengan pesan agar masyarakat tidak terprovokasi. “Politik adalah ruang untuk memperbaiki nasib bersama. Jangan disempitkan jadi urusan ‘siapa anak siapa’. Pilihlah yang mampu dan berkomitmen, bukan yang hanya bersandar pada asal-usul,” pungkasnya.
