Jayapura — 1.000 orang Satgas Pemuda Persatuan Pembangunan satuan tugas khusus yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025 di Kota Jayapura.
“Ini bukan satgas politik biasa. Kami hadir untuk menciptakan rasa aman bagi rakyat yang datang ke TPS. Kami ingin PSU berjalan damai, jujur, dan adil,” ujar Saly Maskat, Ketua Satgas Pemuda PPP, saat ditemui, Kamis (17/7).
Satgas ini, kata Saly, dibentuk secara mandiri oleh para kader muda PPP Papua. Tujuannya jelas memastikan tidak ada intimidasi terhadap pemilih, serta menjaga netralitas dan kelancaran proses demokrasi di TPS, terutama di wilayah padat pemilih seperti Abepura, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara.
Tiga Orang Per TPS
Skema kerjanya pun cukup rapi. Para anggota Satgas akan ditempatkan 3 hingga 5 orang di setiap TPS. Total 1.000 anggota Satgas akan tersebar di seluruh TPS yang menjadi lokasi PSU di Kota Jayapura.
Maskat menegaskan bahwa peran Satgas tidak akan tumpang tindih dengan tugas penyelenggara pemilu, Panwas, atau aparat keamanan negara. Justru sebaliknya mereka akan bekerja berkolaborasi.
“Karena sifatnya inisiatif dan berbasis relawan kader muda, kami terbuka untuk bekerja sama dengan KPU, Panwaslu, dan unsur TNI/Polri di lapangan. Tidak ada agenda tersembunyi, semua demi PSU yang aman dan tertib,” ujar pria yang juga aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan di Jayapura itu.
Para Satgas Pemuda ini akan menyasar titik-titik strategis, terutama di kawasan basis pemilih tradisional PPP.
Menurut data internal PPP, beberapa TPS di Jayapura Selatan dan Jayapura Utara memiliki catatan historis sebagai lumbung suara partai berlambang Ka’bah itu. Namun di tengah tensi politik PSU yang kian memanas, sejumlah laporan menyebutkan adanya indikasi tekanan dan mobilisasi oleh kelompok tertentu.
“Kami ingin rakyat bebas memilih tanpa rasa takut. Jangan sampai masyarakat merasa terintimidasi atau tertekan. Karena itulah kami akan hadir sejak pagi, sebelum TPS dibuka, hingga proses rekap selesai,” kata Maskat tegas.
Selain menjaga keamanan, Satgas Pemuda PPP ini juga membawa misi politik yang tidak mereka tutupi memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen (MDF-AR), di basis-basis pemilih PPP.
Menurut Saly Maskat, MDF-AR adalah satu-satunya pasangan yang menunjukkan komitmen terhadap pluralisme dan pemberdayaan generasi muda di Papua.
“Paslon nomor 2 itu punya rekam jejak, bukan sekadar janji. MDF adalah polisi dengan rekam integritas dan pendekatan kultural yang kuat. Aryoko adalah teknokrat Papua yang paham pembangunan dari bawah. Kami melihat harapan di situ,” ungkapnya.
Dia menambahkan, dalam setiap pertemuan internal, para kader muda PPP telah menyepakati bahwa dukungan kepada MDF-AR adalah bentuk perlawanan terhadap politik indentitas yang terjadi dalam PSU ini.
Meski dibentuk secara mandiri oleh kader muda, Saly Maskat mengaku bahwa inisiatif ini mendapat restu dari struktur resmi partai. Koordinasi dilakukan intensif dengan DPW PPP Papua, DPC Kota Jayapura, serta para legislator dari PPP di DPRK Kota Jayapura.
“Kami tidak bergerak liar. Semua dikomunikasikan secara berjenjang. Bahkan beberapa anggota legislatif kami turut memberi dukungan logistik dan penguatan moral,” katanya.
Menurut dia, kolaborasi antarstruktur ini penting agar gerakan anak-anak muda PPP tidak dianggap liar atau partisan semata. “Justru kami sedang menunjukkan bahwa politik bisa dibarengi dengan tanggung jawab moral,” kata dia.
Langkah PPP ini cukup menarik di tengah dinamika PSU Papua yang penuh intrik. Berbeda dengan gaya kampanye saling tuding antarpendukung kandidat, Satgas Pemuda PPP justru ingin menunjukkan peran konkret di lapangan menjaga proses demokrasi tetap dalam rel-nya.
“Saya pribadi sudah bosan lihat politik penuh slogan tapi kosong aksi. Kami turun ke lapangan bukan karena kami dibayar. Tapi karena kami ingin perubahan itu nyata. Dan itu dimulai dari PSU yang damai,” kata Dewi Yuliana, seorang Satgas perempuan dari wilayah Entrop.
Dewi bersama belasan kawannya akan bertugas di tiga TPS rawan di Jayapura Selatan. Mereka dibekali pelatihan dasar advokasi pemilu, termasuk bagaimana bersikap netral tapi tetap waspada terhadap potensi pelanggaran.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyurati Panwaslu dan KPU Kota Jayapura untuk memberi notifikasi kehadiran Satgas secara resmi, agar tidak terjadi miskomunikasi saat hari H.
“Kami transparan. Bahkan kami terbuka jika pihak keamanan ingin lakukan verifikasi terhadap anggota kami. Kami bukan preman, kami pemuda-pemudi PPP yang ingin PSU berjalan adil,” tegasnya.
PSU Papua yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025 memang menjadi ajang yang tidak hanya sarat politisasi, tetapi juga rentan konflik horizontal. Beberapa laporan dari lembaga masyarakat sipil menunjukkan adanya peningkatan ujaran kebencian, politik identitas, hingga mobilisasi ormas oleh sejumlah kubu.
Langkah PPP membentuk Satgas berbasis pemuda ini bisa menjadi alternatif bahwa keamanan pemilu tidak melulu urusan aparat, tetapi juga bisa dimotori oleh kekuatan sipil dengan cara-cara damai.
“Kami ingin menunjukkan bahwa politik bisa dilakukan tanpa kekerasan, tanpa hoaks, tanpa saling menjatuhkan. Itu yang membedakan Satgas kami dengan yang lain,” kata Maskat
Dari TPS untuk Papus itulah semangat yang kader muda PPP bawa, Satgas Pemuda PPP kini bersiap menyusuri lorong-lorong kampung, menyapa warga, dan hadir di TPS sebagai penjaga proses demokrasi. Mereka tidak membawa pentungan atau slogan besar hanya keyakinan bahwa perubahan bisa dimulai dari hal kecil: memastikan orang bisa mencoblos tanpa rasa takut.
“Demokrasi itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi bagaimana prosesnya. Dan kami mau jadi bagian dari proses ini,” tutupnya.
