laporan Khas Langit Biru
Seruan bernada provokatif terdengar dalam kampanye Benhur Tomy Mano (BTM) di Genyem, Kabupaten Jayapura. Di hadapan para pendukungnya, BTM meneriakkan, “Saya anak Tabi… saya anak Tabi! Kalau ada babi hutan yang masuk, tombak dia, bunuh dia! “.Pernyataan itu sontak menuai kritik karena menyamakan pihak di luar suku Tabi dan luar Papua sebagai “babi hutan” yang layak dibunuh.
Ungkapan itu menandai upaya BTM memobilisasi politik identitas di wilayah adat Tabi. Namun narasi yang coba dibangunnya justru menunjukkan kepanikan narasi identitas yang semula diandalkan untuk menyatukan dukungan di Saireri mulai patah pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi Yeremias Bisay, calon wakil gubernur dari kubu BTM-CK.
Ketiadaan figur pengikat lokal di Waropen dan Yapen membuat identitas Saireri kehilangan jangkar. Tanpa tokoh seperti Bisay, politik etnis kehilangan jembatan kepercayaan.
Upaya BTM mengklaim mewakili dua wilayah adat Tabi dan Saireri tampak rapuh. Meskipun keras menyuarakan persatuan wilayah adat, Benhur Tommy Mano dianggap bukan representasi sah dari Saireri.
Kondisi di Biak juga tidak menggembirakan. Alih-alih menjadi lumbung suara, Biak justru Stag dan terpecah. MDF–AR mengusung Aryoko Rumaropen, sementara BTM–CK memajukan Constan Karma.
Kedua figur sama-sama berasal dari Biak, tapi tidak satu pun cukup kuat menciptakan arus besar. Constan yang masih lekat dengan jaringan birokrasi lama, dinilai lamban dan tidak inspiratif.
Narasi “Tabi–Saireri Bersatu” yang dijual dalam kampanye justru terbelah di lapangan. Banyak eks pendukung YB mulai menyebrang ke barisan MDF, mengindikasikan pergeseran arah politik yang cukup fundamental. Ketika emosi mengambil alih pidato, BTM justru memperlihatkan kegelisahan menghadapi kenyataan tersebut.
Alih-alih memperkuat posisi politik, pernyataan “babi hutan” yang diserukan BTM justru memperdalam jurang identitas dan membuka luka lama soal rasisme politik di Papua.
Kampanye identitas yang dimainkan secara sembrono berpotensi membakar konflik sosial dan mempermalukan cita-cita demokrasi Papua.
