Jayapura –Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025, suhu politik di wilayah adat Tabi-Saireri kembali memanas. Di tengah upaya konsolidasi dan kampanye, muncul sebuah pernyataan dari kubu BTM-CK yang menuai perhatian sekaligus kecaman.
Narasi tersebut, yang beredar dalam bentuk video dan teks di grup-grup WhatsApp, berisi ajakan agar masyarakat “anak-anak Tabi-Saireri” tidak menjatuhkan sesama anak negeri.
“Anak-anak Tabi Saireri jangan pernah salah. Ingat hari ini menentukan lima tahun ke depan. Jangan meremehkan, menghujat, bahkan menjatuhkan anak-anak negerimu sendiri. Jika kau menjatuhkan anak negeri, suatu saat kau akan dijatuhkan anak negerimu sendiri,” demikian kutipan dari narasi tersebut.
Lebih jauh, pesan itu secara gamblang menyebut bahwa BTM yang akrab disapa “Ai BTM” adalah representasi terbaik dari Tabi-Saireri dan oleh karena itu, layak didukung tanpa syarat.
“Provinsi Papua kasih Ai BTM. Apapun keadaannya, kami percaya BTM mewakili Tabi-Saireri, masih yang terbaik,” begitu bunyi pesan tersebut.
Namun, tak semua pihak sependapat. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jayapura, Frangklin Wahey, dengan tegas menanggapi narasi tersebut. Dalam pernyataannya kepada media, Frangklin menyebut narasi emosional seperti itu sebagai jebakan klasik politik identitas yang tak menyentuh akar persoalan rakyat Papua hari ini.
“Kalau waktu memimpin tidak urus orang, jangan heran kalau sekarang tidak didukung lagi,
Waktu berkuasa itu harus berbuat baik supaya orang mau dukung. Jangan sekarang bawa-bawa istilah ‘anak negeri’ buat cari simpati.” ujarnya tajam.
Menurut Frangklin, politik seharusnya jadi ruang rasional, bukan ruang sentimen. Rakyat Papua, katanya, sudah terlalu lama disodori janji tanpa realisasi, identitas tanpa keadilan, dan simbolisme tanpa substansi.
“Politik itu pilihan sadar, bukan soal darah atau asal-usul. Kalau pakai alasan Tabi-Saireri terus, itu menutupi kegagalan dan rasa takut kehilangan kuasa,” tambahnya.
Politik Identitas yang Membelah, Bukan Menyatukan bagi Frangklin, narasi berbasis identitas adat memang kerap dipakai untuk mendulang dukungan, terutama menjelang kontestasi elektoral. Namun, efektivitas pendekatan semacam itu kini mulai dipertanyakan.
“Dulu istilah ‘anak negeri’ mungkin punya dampak emosional yang kuat. Tapi hari ini, masyarakat sudah cerdas. Mereka bertanya, apa hasil nyata dari pemimpin yang mengaku anak negeri itu?” katanya.
Menurutnya, penggunaan istilah semacam jangan menjatuhkan anak negeri menyiratkan bahwa kritik politik adalah bentuk pengkhianatan. Padahal dalam demokrasi, justru kritik adalah ekspresi cinta pada tanah sendiri.
“Kalau rakyat kecewa, itu bukan karena mereka membenci anak negerinya. Tapi karena mereka pernah berharap, dan dikecewakan,” ujarnya.
Di sisi lain, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Matius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MDF-AR), justru datang dengan narasi sebaliknya. Bagi mereka, politik harus membumi dan menjawab problem nyata kemiskinan, ketimpangan infrastruktur, pengangguran, dan konflik berkepanjangan.
Frangklin menyebut, MDF adalah figur yang kuat dan sehat, memiliki rekam jejak panjang dalam pelayanan publik dan penegakan hukum, sementara Aryoko dikenal sebagai birokrat yang bersih dan konsisten.
“Kami tidak jualan slogan anak negeri. Kami bicara data, kerja nyata, dan masa depan Papua. Rakyat butuh solusi, bukan nostalgia,” tegas Frangklin.
Ia juga menilai bahwa dukungan kepada MDF-AR bukan sekadar dukungan partisan, tapi dorongan untuk memperbarui wajah kepemimpinan Papua. “MDF-AR adalah harapan baru. Mereka tidak bawa trauma masa lalu, tapi visi untuk bangun Papua ke depan,” katanya.
Sementara itu, pernyataan emosional dari kubu BTM-CK juga mendapat sorotan di lapangan. Sejumlah tokoh adat mulai mempertanyakan konsistensi mereka yang dulu berkuasa namun dinilai gagal menyentuh kebutuhan rakyat.
“Jangan bawa istilah Tabi-Saireri untuk tutupi kekecewaan rakyat. Kami tidak butuh istilah, kami butuh pemimpin yang kerja,” kata Yo Ondofolo, Ramses Wally dari Kampung Babrongko.
Menurutnya, terlalu banyak luka yang belum disembuhkan di Papua. Dan luka itu bukan karena rakyat tidak cinta anak negeri, tapi karena anak negeri yang dipercaya justru mengabaikan mereka ketika berkuasa.
“Kalau memang peduli anak negeri, kenapa saat punya kekuasaan dulu malah sibuk mengamankan jaringan sendiri” ujarnya Rambo retoris.
Di sisi lain, Dalam konteks PSU 2025, Frangklin Wahey mengajak masyarakat untuk keluar dari jebakan konflik Tabi-Saireri yang selalu dihidupkan menjelang pemilu. Menurutnya, rakyat Papua harus berani memutus rantai politik lama yang membelah dan melukai.
“Sekarang bukan waktunya lagi ribut siapa Tabi siapa Saireri. Yang penting siapa yang kerja. Siapa yang punya komitmen urus rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi adalah soal kompetisi gagasan, bukan pengkultusan figur atau asal-usul. “Kalau hari ini kita tetap pakai alasan ‘anak negeri’ sebagai standar memilih, Papua tidak akan pernah maju.” katanya.
Frangklin menutup pernyataannya dengan kalimat yang menggema, “MDF-AR bukan hanya anak negeri. Mereka adalah pemimpin masa depan Papua.” ujarnya .
Kontestasi Pilgub Papua 2025 bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga soal arah politik ke depan. Narasi yang dibangun di setiap kampanye akan membentuk cara rakyat memaknai demokrasi: sebagai ruang rasional atau sekadar ritual emosional.
Ketika politik identitas terus dijadikan senjata untuk mempertahankan kekuasaan, rakyat sebenarnya sedang dijauhkan dari substansi keadilan sosial, pembangunan merata, dan pemerintahan yang bersih.
Papua telah cukup lama dirundung luka. Kini, saatnya memilih jalan yang berbeda. Bukan sekadar memilih anak negeri, tetapi memilih pemimpin yang benar-benar mau dan mampu merawat negeri.
