NABIRE, Lapbiru.com – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Tanah Papua Bidang Hukum dan HAM menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal yang marak terjadi di wilayah Papua Tengah.
Ketua Bidang Hukum dan HAM BADKO HMI Tanah Papua, Febri Setiawan Tamsir, menilai keberadaan tambang ilegal telah memicu kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di wilayah terdampak.
Menurutnya, aktivitas pertambangan tanpa izin juga merugikan negara dari sisi penerimaan dan membuka ruang praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak.
“Kami mengapresiasi ketegasan Gubernur Meki Nawipa untuk menutup dan menindak seluruh tambang ilegal. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan ekologis dan masa depan generasi Papua,” tegas Febri dalam pernyataan resminya.
BADKO HMI juga menyampaikan empat tuntutan terkait penanganan tambang ilegal di Papua Tengah. Pertama, aparat penegak hukum diminta menindak seluruh pihak yang terlibat tanpa tebang pilih, termasuk oknum aparat maupun pemodal besar yang diduga membekingi aktivitas tambang ilegal.
Kedua, pelaku tambang ilegal diminta bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan, termasuk reklamasi dan ganti rugi ekologis atas kerusakan yang ditimbulkan.
Ketiga, pemerintah diminta menjamin perlindungan masyarakat adat, terutama terkait hak ulayat, keselamatan warga, serta dampak kesehatan akibat penggunaan merkuri dan limbah tambang.
Selain itu, BADKO HMI mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka data perizinan tambang secara transparan kepada publik agar tidak ada celah bagi aktivitas pertambangan ilegal.
Febri menegaskan aktivitas pertambangan seharusnya dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan merusak lingkungan dan tanah Papua.
