MIMIKA, Lapbiru.com – Enam provinsi di Tanah Papua sepakat memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) dan menjaga stabilitas fiskal daerah dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika, Senin (11/5/2026).
Forum itu mempertemukan para kepala daerah se-Papua untuk membahas masa depan pembangunan, kepastian anggaran Otsus, hingga pemerataan hasil sumber daya alam di tengah tekanan fiskal nasional.
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri( MDF), mengatakan pertemuan tersebut penting untuk menyamakan langkah antarprovinsi di Papua. Menurut dia, seluruh daerah kini menghadapi tantangan yang hampir sama, terutama soal regulasi dan pengelolaan dana Otsus.
“Kami berharap revisi regulasi Otonomi Khusus benar-benar memberi kepastian terhadap anggaran daerah. Kalau dana Otsus diperkuat dalam undang-undang, daerah tidak terlalu terguncang saat fiskal nasional bermasalah,” kata MDF.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal Papua induk setelah pemekaran daerah otonom baru (DOB). Papua, kata dia, kini tak lagi menikmati dana bagi hasil tambang seperti sebelumnya.
Karena itu, MDF mendorong adanya pembagian manfaat sumber daya alam yang lebih merata di seluruh wilayah Papua.
“Kalau ada tambang atau sumber penghasil di salah satu provinsi Papua, seharusnya manfaatnya juga bisa dirasakan bersama supaya pembangunan lebih seimbang,” ujarnya.
Selain persoalan fiskal, MDF menilai konektivitas antarwilayah di Papua masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Infrastruktur transportasi laut dan akses penghubung antardaerah dinilai perlu dipercepat agar aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat lebih mudah dijangkau.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya persatuan enam provinsi di Tanah Papua dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui Otsus.
“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu panggung. Satu provinsi, tapi ada enam panggung. Otonomi Khusus harus jadi alat untuk mempercepat kesejahteraan orang Papua,” tegasnya.
Meki juga mengingatkan agar pembangunan di Papua tetap berpijak pada identitas dan karakter masyarakat Papua.
“Kita tetap orang Papua. Di mana pun berada, identitas Papua itu tetap melekat dan harus jadi kekuatan dalam membangun daerah,” katanya.
Ketua Panitia Forum Koordinasi Strategis, Silwanus Sumule, mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi seluruh pemerintah daerah terkait implementasi kebijakan Otsus.
Menurut dia, percepatan pembangunan Papua harus diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan infrastruktur dasar.
“Papua harus menjadi bagian penting dalam transformasi Indonesia menjadi negara modern, makmur, dan berkeadilan,” ujarnya.
Sumule juga mengingatkan masih banyak tantangan pembangunan di Papua. Mulai dari persoalan geografis, kemiskinan, keterisolasian wilayah, hingga akses layanan dasar masyarakat yang belum merata.
Karena itu, pemerintah daerah diminta fokus menjalankan program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP).
Di forum tersebut, para peserta juga membahas penguatan integrasi sistem informasi pembangunan dan keuangan daerah melalui SIPD RI, SIKD Otsus, dan SIP3 untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan hingga pengawasan pembangunan Papua secara lebih transparan dan efektif.
