MIMIKA, Lapbiru.com – Matius D Fakhiri (MDF) menyoroti persoalan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan kondisi fiskal Papua pascapemekaran provinsi saat menghadiri pertemuan kepala daerah se-Tanah Papua di Timika, Senin (11/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri para gubernur dan bupati itu, MDF menegaskan pentingnya sinergi antarwilayah untuk menyatukan arah pembangunan Papua. Salah satu yang paling disorot ialah perlunya penguatan regulasi dana Otsus agar tidak mudah terdampak kondisi fiskal nasional.
“Pertemuan seperti ini sangat baik. Kepala daerah dan para bupati bisa duduk bersama, sharing bagaimana program-program pembangunan dijalankan di daerah masing-masing,” kata MDF.
Gubernur Papua itu menilai revisi Undang-Undang Otsus perlu segera dilakukan. Menurut dia, regulasi yang lebih kuat dibutuhkan agar berbagai kepentingan daerah di Papua bisa terakomodasi dengan jelas dalam sistem keuangan negara.
“Kami berharap revisi undang-undang dilakukan supaya muatan penting terkait Otsus bisa diakomodasi dengan baik,” ujarnya.
MDF mengaku khawatir jika dana Otsus terus bergantung pada kondisi fiskal nasional. Sebab, ketika kondisi ekonomi negara terganggu, transfer anggaran ke daerah ikut terkena dampaknya.
“Kalau tergantung kondisi fiskal nasional, saat situasi bangsa dan negara tidak normal, daerah juga kena dampaknya. Karena itu kami berharap ada kepastian yang lebih kuat terhadap dana Otsus,” tegasnya.
Selain membahas Otsus, MDF juga menyinggung kondisi keuangan Provinsi Papua setelah terbentuknya sejumlah provinsi baru di Tanah Papua. Ia mengatakan Papua kini tidak lagi menerima alokasi dana bagi hasil dari sektor tambang seperti sebelumnya.
“Dengan adanya provinsi baru, kami tidak lagi mendapatkan alokasi dana berkaitan dengan tambang. Ini sangat dirasakan oleh Provinsi Papua,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong agar dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam dibagikan lebih merata kepada seluruh provinsi di Papua, bukan hanya daerah penghasil.
“Alangkah baiknya kalau hasil tambang atau sumber daya yang ada di Papua bisa dibagi kepada semua provinsi di Tanah Papua supaya kita saling menopang,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah juga membahas tantangan pembangunan di masing-masing wilayah. Mulai dari penguatan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga konektivitas transportasi antarwilayah.
“Semua provinsi yang hadir harus melihat ke depan dengan tantangan masing-masing. Kami harus melangkah membawa kebaikan bagi Tanah Papua,” tutup MDF.
