” Jejak Operasi Digital Sistematis yang Serang MDF–AR dan Benturkan Rakyat Papua”
Jayapura – Operasi digital berskala besar terungkap di tengah panasnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua 2025.
Operasi ini bukan sekadar aktivitas akun anonim atau buzzer liar. Ia merupakan struktur sistematis yang bekerja dalam alur produksi konten, pengeditan, distribusi narasi, hingga manajemen persepsi publik semua diarahkan untuk menguntungkan pasangan calon Benhur Tommy Mano (BTM) dan Constan Karma (CK), sekaligus menjatuhkan lawan politik utama mereka, pasangan Mathius D Fakhiri (MDF) dan Aryoko Rumahropen (AR).
“Ini bukan kerja spontan. Ini struktur propaganda digital yang rapi dan masif,” ujar Apedius Mote, Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, dalam wawancara di Entrop, 22 Juni 2025.
Ia menyebutkan rumah produksi ini secara aktif menggulirkan hoaks, meme bernuansa provokatif, video pendek manipulatif, serta konten berbasis fitnah yang menarget langsung kandidat MDF dan seluruh lingkaran keluarganya.
Salah satu puncak serangan adalah menyasar Rafael Fakhiri, anak dari MDF. Dalam meme yang beredar luas, Rafael dituduh terlibat korupsi dana PON senilai Rp 4 miliar, sementara ayahnya MDF disebut-sebut ‘melindungi’ sebagai Kapolda Papua saat itu.
Berikut gambar yang beredar luas di grup WhatsApp, Facebook, dan simpatisan BTM–CK:
Tulisan pada gambar berbunyi:
“Bapaknya Tangkap Le Gratifikasi 1M – Anaknya Korupsi 4 Milyar Dilindungi
Namun menurut Apedius, meme ini adalah bagian dari operasi adu domba. Tidak ada proses hukum resmi terhadap Rafael sejauh ini, dan upaya menyandingkan nama Rafael dengan MDF adalah skenario framing untuk menjatuhkan moral publik terhadap pasangan MDF–AR.
“Mereka ingin menjatuhkan MDF tidak lewat debat visi, tapi lewat serangan personal. Itu strategi pengecut,” tegas Apedius.
Operasi digital ini tidak hanya menyerang, tetapi juga secara sistematis mengangkat citra BTM–CK sebagai simbol Papua damai, toleran, dan inklusif.
Salah satu video viral yang ditelusuri redaksi adalah cuplikan pendek berdurasi 30 detik yang memotong pernyataan rasis dari seorang pejabat, lalu disandingkan dengan BTM yang berbicara soal persatuan.
“Narasinya dipelintir. Konteksnya dihilangkan. Semua diarahkan agar BTM terlihat sebagai tokoh pluralisme, padahal kenyataannya lebih kompleks,” ujar Apedius.
Mereka bahkan menunggangi isu keagamaan. MDF yang beragama Islam menjadi sasaran kampanye sektarian. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga ikut diseret dalam konten ujaran kebencian. Salah satu narasi ekstrem yang viral berbunyi: “Bahlil tidak boleh menginjak tanah Papua.”
Konten-konten ini disebar lewat akun-akun kubu BTM- CK hingga nama-nama lokal palsu untuk menutupi indentitasnya.
Bukan hanya agama dan keluarga, tim digital ini juga memainkan isu lingkungan hidup. MDF dituding terlibat tambang emas di Keerom dan isu tambang nikel di kawasan Cagar Alam Cycloop.
“Padahal tidak ada satu pun bukti konkret. Tapi mereka tahu, isu tambang bisa membakar emosi rakyat Papua,” ungkap Apedius.
Dalam narasi yang dibangun, MDF disebut sebagai “wakil Jakarta”, “pro-oligarki”, hingga “jembatan pengusaha luar masuk Papua”. Semua istilah ini dibungkus dalam narasi adat dan kedaulatan, namun tujuannya bukan membela rakyat, melainkan mematikan reputasi MDF.
Tim investigasi DPD Demokrat Papua melakukan penelusuran digital terhadap akun-akun penyebar konten hoaks tersebut.
Hasilnya menunjukkan pola waktu unggah terjadwal (pagi, siang, dan sore), penggunaan kata kunci seragam, serta akun-akun yang saling menyebarkan ulang dalam waktu singkat.
“Mereka bukan simpatisan biasa. Ini seperti kerja mesin produksi propaganda,” kata Apedius
Operasi ini tak hanya menyerang kandidat. Institusi Polri ikut dituding tidak netral dalam pelaksanaan PSU. Konten-konten tuduhan bahwa Polda Papua dan Polres Jayapura ‘berpihak’ dan ‘mengintervensi hasil’ disebar dalam tuduhan tanpa sumber valid.
Padahal, tuduhan ini tidak pernah terbukti dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Yang mereka lakukan adalah membakar kepercayaan rakyat demi ambisi kekuasaan,” kata Apedius.
Melihat masifnya serangan identitas, manipulasi agama, dan fitnah personal terhadap MDF–AR, PSU Pilkada Papua 2025 telah keluar dari jalur demokrasi sehat.
“Ini bukan lagi soal siapa calon terbaik. Ini pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, antara integritas dan intrik, antara masa depan Papua dan trauma masa lalu yang diadu kembali,” kata Apedius.
Lanjutanya, Operasi digital ini tidak boleh dianggap sebagai dinamika biasa dalam politik. Ia adalah bentuk baru kolonialisasi ruang digital di Papua dimana kebenaran dibunuh pelan-pelan oleh meme, framing, dan manipulasi
Pihaknya meminta, Bawaslu, KPU, dan penegak hukum wajib turun tangan. Jika dibiarkan, PSU Papua 2025 akan menjadi preseden buruk yang membenarkan bahwa untuk menang, siapa pun boleh menyebar fitnah, menjual luka sejarah, dan memutarbalikkan kenyataan.
” Papua tidak butuh calon gubernur yang menang dengan menunggangi kebohongan. Papua butuh pemimpin yang jujur, bersih, dan menghargai rakyat bukan memecah belah mereka” tegas Apedius
