Jayapura, – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua 6 Agustus 2025 seharusnya menjadi momentum memperkuat demokrasi, bukan ajang teatrikal elite politik yang gemar memainkan narasi jalanan dan politik identitas.
Namun, belakangan ini, arah kampanye dari salah satu kubu justru mengarah pada pembelahan ideologis yang mengkhawatirkan.
Musri Rumalessin, menilai bahwa sejumlah elite politik di Papua tengah menyulut api polarisasi.
“Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, bukan oposisi terhadap negara. Jika sejak awal narasi yang dibangun cenderung melawan pusat, maka masyarakat patut waspada,” ujarnya.
Menurut Musri, narasi-narasi yang digerakkan kubu 01 Benhur Tomi Mano –Constan Karma
( BTM- CK) justru menunjukkan kecenderungan menjadikan Jakarta sebagai musuh imajiner.
Pusat digambarkan sebagai simbol kolonialisme, dan mereka memosisikan diri sebagai ‘malaikat penyelamat’ rakyat Papua dari segala bentuk ketidakadilan. Retorika yang secara halus justru mengarah pada resistensi terhadap kebijakan nasional.
Tidak berhenti di situ, pola lama berupa politik identitas kini mulai bangkit. Di tengah isu kedaerahan dan suku, muncul framing bahwa hanya anak Tabi yang layak menjadi Gubernur Papua sebuah pengulangan dari politik ayat dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu.
“Kalau dulu ayat Alquran surat Almaidah digunakan di Jakarta, hal yang sama dipakai di Papua untuk membangun persepsi bahwa hanya kelompok tertentu yang paling sah memimpin,” kritik Musri. “Ini membahayakan demokrasi dan berpotensi memicu konflik horizontal.”
Yang lebih memprihatinkan, semangat “perlawanan” justru dibungkus dalam kemasan demokrasi. Forum isu jalanan digelar, narasi “Papua dikuasai Jakarta” dilontarkan, dan kerja sama dengan pusat dianggap bentuk pengkhianatan.
Tetapi di sisi lain, para aktor politik yang sama tidak pernah menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak dana pusat, program strategis nasional, atau investasi dari luar.
“Jika mereka terpilih, apakah akan menolak proyek strategis nasional yang sudah berjalan? Apakah akan keluar dari kerangka kebijakan pusat demi konsistensi politik mereka? Atau ini hanya permainan retorika demi elektabilitas sesaat?” tanya Musri yang juga dikenal sebagai salah satu aktifis Organisasi kepemudaan dan Aktif di media sosial, senin (16/6).
Musri mengingatkan, PSU adalah jalan demokrasi yang sah, bukan ruang bebas untuk mengobarkan agitasi.
“Masyarakat Papua jangan terjebak pada politik perasaan. Kita butuh pemimpin yang membangun, bukan yang membakar,” ujarnya tegas.
Masyarakat Papua sudah cukup lelah dengan janji. Yang dibutuhkan sekarang bukanlah pemberontak berbalut demokrasi, tetapi negarawan yang mampu menjembatani pusat dan daerah, serta membawa Papua ke arah yang lebih maju, damai, dan bermartabat dalam bingkai NKRI.
