YAHUKIMO, Lapbiru.com – Pemerintah Kabupaten Yahukimo mulai mematangkan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan mendukung program pembangunan nasional. Pembahasan pembentukan BUMD dipimpin Sekretaris Daerah Yahukimo Redison Manurung di Yahukimo bersama para asisten, pimpinan OPD, serta tim surveyor dari Universitas Indonesia.
Redison mengatakan pembentukan BUMD merupakan agenda yang telah lama direncanakan pemerintah daerah dan kini mulai diwujudkan melalui kajian bersama tim ahli. Menurut dia, keberadaan BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional.
“Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Yahukimo sekaligus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional,” ujar Redison dalam pertemuan, Rabu, (13/5/2026).
Ia menegaskan pembentukan BUMD harus didasarkan pada Analisis Kebutuhan Daerah (AKD) yang realistis sesuai kondisi di lapangan. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta menyajikan data dan potensi daerah secara objektif agar arah usaha BUMD tepat sasaran.
Menurutnya, BUMD tidak perlu memaksakan terlalu banyak bidang usaha sekaligus. Pemerintah daerah akan memprioritaskan sektor-sektor yang paling dibutuhkan masyarakat.
“Kalau kebutuhan utama masyarakat hanya lima sektor, maka fokus pada lima sektor itu saja. Jangan semua bidang dimasukkan karena akan menguras energi dan pembiayaan,” tegasnya.
Dalam pembahasan tersebut, sektor transportasi dan logistik udara menjadi perhatian utama. Kondisi geografis Yahukimo yang sebagian besar distrik hanya dapat dijangkau melalui jalur udara membuat distribusi barang dan jasa sangat bergantung pada penerbangan perintis.
Kabupaten Yahukimo memiliki luas wilayah sekitar 17.200 kilometer persegi yang terdiri atas 51 distrik dan 517 kampung. Distribusi kebutuhan masyarakat selama ini mengandalkan pesawat jenis Caravan, Pilatus, dan Avanti.
“Oleh karena itu, BUMD harus mampu menjawab tantangan logistik dan keterisolasian wilayah di Yahukimo,” katanya.
Selain transportasi, pemerintah daerah juga menyoroti potensi sektor pertanian, khususnya di wilayah dataran rendah yang dinilai memiliki karakteristik menyerupai Merauke. Potensi tersebut dinilai belum tergarap maksimal meski masyarakat memiliki kemampuan dalam bidang pertanian dan ekonomi kerakyatan.
Pertemuan itu juga membahas integrasi BUMD dengan sejumlah program strategis nasional, di antaranya Program Makan Bergizi (MBG), penguatan distribusi bahan pangan, hingga dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat kampung.
Pemerintah daerah turut menyoroti keberadaan sekitar 510 unit Koperasi Merah Putih yang telah dilegalisasi pemerintah pusat. BUMD diharapkan dapat membantu penguatan operasional koperasi sekaligus memperluas akses pembiayaan masyarakat.
Redison menegaskan BUMD yang akan dibentuk harus dikelola secara profesional, transparan, dan sehat secara bisnis agar mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD ini jangan sampai menjadi beban APBD, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan memperkuat PAD secara bertahap,” tutupnya.
