JAYAPURA, Lapbiru.com – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya membenahi tata kelola keuangan daerah setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri (MDF), mengatakan penyampaian LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, Pemprov Papua telah menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2025 kepada BPK tepat waktu untuk diperiksa.
MDF menilai hasil pemeriksaan BPK menjadi tolok ukur penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Laporan tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan daerah, tetapi juga mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas sistem pengendalian intern, hingga berbagai aspek yang masih perlu dibenahi.
“LHP BPK menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh rekomendasi akan kami tindak lanjuti secara serius dan tepat waktu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Papua akan memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern, mengoptimalkan pendapatan daerah, mengefisienkan belanja, serta mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Ia menegaskan, kerja sama yang selama ini terjalin antara Pemprov Papua dan BPK RI Perwakilan Papua menjadi modal penting untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin pengelolaan keuangan yang semakin baik berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua beserta seluruh jajaran yang telah menjalankan proses pemeriksaan secara profesional.
Menurutnya, setiap rekomendasi yang diberikan akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.
