JAYAPURA, Lapbiru.com – Pemerintah Kabupaten Yahukimo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Raihan ini menjadi yang ketujuh kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Yahukimo.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu diserahkan di Kantor BPK RI Perwakilan Papua, Jayapura, Senin (25/5).
Dokumen tersebut diterima langsung Bupati Yahukimo bersama Ketua DPRK Yahukimo, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Inspektur Kabupaten Yahukimo.
Capaian itu menandai konsistensi Pemkab Yahukimo dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari administrasi anggaran hingga sistem pengawasan internal dinilai berjalan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung, mengatakan opini WTP ketujuh ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRK.
“Predikat WTP ke-7 ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk terus meningkatkan disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Dia juga mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah yang dinilai konsisten menjaga kualitas laporan keuangan setiap tahun.
Menurut Redison, pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan administrasi dan memperkuat pengawasan internal agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan akuntabel.
“Komitmen ini akan terus dijaga. Kami ingin tata kelola pemerintahan di Yahukimo semakin transparan dan profesional,” katanya.
