Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025 kembali menyorot rapuhnya pengawasan pemilu. Alih-alih menjadi wasit yang tegas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) justru dianggap membiarkan simpang siur dan memberi harapan palsu kepada kandidat tertentu.
Kasus 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Biak menjadi contoh nyata. Persoalan ini semestinya bisa diselesaikan di tingkat distrik atau provinsi. Namun karena tidak tuntas, isu tersebut dibiarkan mengambang hingga melahirkan spekulasi politik, teori konspirasi, dan sengketa yang sejatinya rapuh secara hukum.
Dari dinamika ini, kelemahan Bawaslu terlihat jelas tidak tuntas di lapangan, mengabaikan prosedur KPU, mengandalkan isu provokatif, membuka ruang konspirasi, hingga mempermainkan kandidat. Pasangan Calon tertentu, misalnya, digiring dalam ilusi sengketa yang sejak awal sudah lemah secara legal.
Padahal, aturan penetapan pemenang pilkada sangat terang. Jika tidak ada sengketa, KPU wajib menetapkan pemenang maksimal tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberi konfirmasi tidak ada perkara. Jika ada sengketa, penetapan tetap harus dilakukan maksimal tiga hari setelah putusan MK keluar, baik dismissal, sela, maupun final.
Artinya, MK hanyalah jalur hukum terakhir, bukan ruang untuk mempermainkan waktu dan emosi kandidat. Apalagi, secara matematis, PSU di 5 TPS Biak tak mungkin mengubah hasil. Suara tersisa hanya sekitar 2.000, sementara pasangan Mathius D. Fakhiri–Aryoko Rumaropen unggul 4.000 suara. Selisih itu mustahil terkejar.
Namun, Bawaslu tidak menutup ruang spekulasi. Justru dari celah itu lahir narasi konspirasi gubernur tipex yang beredar di media sosial sebuah konstruksi provokatif yang tumbuh dari ketidakjelasan pengawasan.
Jika kasus ini dipaksakan ke MK, hasilnya hanya akan memperlihatkan kelemahan Bawaslu Papua. MK hampir pasti menilai persoalan semacam ini seharusnya bisa dituntaskan sejak awal, sesuai prosedur yang sudah jelas.
Alih-alih menjadi pengawas, Bawaslu justru tampak ikut mempermainkan demokrasi.
