Jayapura – Serangan rasis mewarnai kontestasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua 2025. Frangklin Wahey, anggota DPR Papua dari Partai Demokrat, jadi korban.
Ironisnya, serangan itu datang dari seorang oknum pendeta, yang mempertanyakan dukungan Frangklin terhadap pasangan Matius D. Fakhiri–Aryoko Rumaropen (MDF–AR).
Pendeta itu dalam pernyataannya di media sosial menyebut, Kalau ada kandidat lain selain penyangkal Yesus MDF, pasti kami dukung. Tetapi maaf, kami anak Yesus Kristus. Sekali-kali tidak akan pernah mendukung apalagi memilih Yudas Iskariot. Yesus harga mati, BTM–CK menang!”
Pernyataan bernada keagamaan dan menyerang pribadi tersebut ramai diperbincangkan, memicu reaksi keras dari publik, terutama karena diarahkan kepada Frangklinputra asli Tabi yang merupakan legislator aktif DPRP dan dikenal vokal menyuarakan politik tanpa identitas sektarian.
“Ini bukan kritik politik. Ini rasisme. Bahkan sudah masuk ke ujaran kebencian berbasis agama. Apalagi datang dari orang yang mengaku rohaniwan. Sangat memalukan,” tegas Frangklin, Rabu (25/6).
Frangklin menegaskan bahwa dukungannya terhadap MDF–AR dilandasi rasionalitas politik, bukan urusan suku atau agama. Menurutnya, Papua butuh pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan daerah dengan pusat. “MDF–AR itu relasinya kuat ke pusat. Partai-partai pengusung mereka saat ini pegang kementerian penting,” katanya.
Ia menyebut Gerindra mengurus pendidikan dan kesehatan, Demokrat memegang infrastruktur, sementara PAN dan Golkar mengelola sektor ekonomi rakyat. “Kalau kita bicara solusi, bukan emosi, maka MDF adalah pilihan logis,” tambahnya.
Serangan dari oknum pendeta tersebut menuai kecaman luas, termasuk dari kalangan pemuda gereja dan tokoh adat. Banyak yang menilai pernyataan itu mencoreng wibawa institusi gereja dan memperkeruh demokrasi.
“Pendeta itu seharusnya pendamai, bukan provokator politik,” kata seorang tokoh pemuda gereja di Abepura.
Kubu MDF menyebut ini bukti bahwa politik identitas dan agama masih digunakan sebagai alat tekan.
“Frangklin itu anak Tabi, anggota DPR Papua, dan tetap diserang. Apa lagi bentuk diskriminasi yang lebih nyata dari itu?” ujar seorang loyalis MDF.
Narasi kampanye yang dimainkan pendukung MDF juga menyebut “MDF harga mati untuk rakyat Papua.” Bagi mereka, MDF bukan sekadar sosok, tetapi jalur nyata antara Papua dan pusat kekuasaan.
“Kalau bukan MDF, siapa yang bisa hubungkan rakyat Papua dengan Presiden dan para menteri. Yang lain cuma bisa orasi tanpa akses,” kata seorang tokoh relawan MDF–AR.
Mereka juga mendesak agar isu suku, agama, dan asal-usul tidak lagi dipakai untuk kampanye. “Jangan jual Tuhan untuk rebut kekuasaan. Setelah menang rakyat dilupakan. Papua butuh kerja nyata, bukan simbol,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi ataupun permintaan maaf dari oknum pendeta tersebut. Desakan agar lembaga gereja menertibkan anggotanya terus menguat. Banyak pihak berharap agar para pemuka agama tetap menjaga netralitas dan tidak menjadi alat propaganda politik praktis.
