” PSU Pilgub Papua 2025 Jadi Momen Penentu Arah Perubahan. Rakyat Menuntut Solusi, Bukan Sekadar Simbol dan Nostalgia”
Jayapura, – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025, suasana politik di tanah Papua semakin dinamis.
Sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat mulai menyuarakan harapan baru untuk masa depan provinsi paling timur Indonesia ini.
Di tengah riuh kampanye, kritik tajam muncul terhadap slogan lama yang kembali digaungkan oleh pasangan calon nomor urut 1, BTM–CK “Suara Rakyat”. Namun, bagi sebagian masyarakat, slogan tersebut terdengar usang dan tidak lagi mencerminkan kebutuhan nyata rakyat Papua hari ini.
“Rakyat Papua tidak sedang butuh masa lalu. Mereka butuh masa depan,”
ujar Aris Kreutha, aktivis media sosial dalam pernyataannya melalui pesan singkat, Minggu (15/6).
Menurutnya, narasi “suara rakyat” sering kali digunakan sebagai tameng untuk mempertahankan status quo.
Padahal, realita di lapangan menunjukkan bahwa suara rakyat yang dimaksud belum benar-benar membawa perubahan berarti, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan struktural, perbaikan pendidikan, serta stabilitas sosial dan keamanan.
MDF–AR Dinilai Representasi Perubahan
Pasangan Matius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MDF–AR) dinilai oleh sebagian pihak sebagai figur yang membawa semangat baru, bukan sekadar wajah lama dengan slogan lama. Mereka membawa visi teknokratik berbasis kerja nyata dan koneksi kuat ke pusat pemerintahan.
“MDF punya jaringan kuat dengan kementerian-kementerian di Jakarta untuk melobi dana pembangunan,” jelas Aris.
“Sebab, APBD Provinsi Papua hanya sekitar Rp2,4 triliun. Jumlah ini jelas tidak cukup untuk membangun delapan kabupaten dan satu kota.” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa pengalaman birokratis saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kapasitas lobi dan kemitraan strategis di tingkat nasional.
MDF–AR dinilai punya keunggulan itu: satu sebagai penegak hukum yang memiliki jaringan lintas lembaga, satu lagi sebagai teknokrat pembangunan wilayah.
“Sudah cukup kita dimabukkan dengan romantisme masa lalu. Saatnya memilih pemimpin yang tahu cara membawa Papua ke depan, bukan hanya mengenang ke belakang,” tegas Aris.
Suara Harus Diubah, Bukan Diulang
Dalam sejarah politik Papua, slogan “suara rakyat” seringkali hanya menjadi simbol, bukan solusi. Padahal, rakyat Papua hari ini ingin perubahan nyata:
jalan yang bisa dilalui, sekolah yang bisa diakses, pekerjaan yang tersedia, dan pelayanan publik yang layak.
Pasangan MDF–AR dianggap menawarkan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar jargon dan gestur kultural, tetapi program dan strategi konkret.
Fakhiri sebagai mantan aparat penegak hukum dinilai mampu menciptakan stabilitas keamanan, sementara Aryoko memiliki jejak kerja dalam pembangunan infrastruktur dan perencanaan tata ruang.
“Kami tidak ingin rakyat terus diminta bersabar. Kami ingin rakyat dipercepat sampai ke tujuan,”
ucap Fakhiri dalam salah satu dialog publik di Jayapura.
Catatan Redaksi: Papua Butuh Pemimpin Solutif, Bukan Simbolik
Pemilu bukanlah soal siapa yang paling keras mengklaim mewakili suara rakyat. Tapi siapa yang mampu menjawab persoalan rakyat dengan tindakan nyata.
Rakyat Papua sudah terlalu lama diberi janji. Janji perdamaian, kemajuan, pembangunan tapi janji itu kerap diulang seperti baju kusut yang tidak pernah benar-benar disetrika rapi.
Kini, saatnya rakyat memilih pemimpin yang tahu cara mengeksekusi, bukan hanya merangkai kata. Yang bisa bekerja, bukan hanya berkampanye.
Rakyat tidak ingin hanya “diperjuangkan”,mereka ingin dilayani. Rakyat tidak ingin hanya “diwakili”, mereka ingin diperbaiki. Rakyat tidak ingin masa lalu kembali diulang mereka ingin masa depan dibentuk dari sekarang.
