NABIRE, LAPBIRU.COM – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Nabire, H. Halik M. Nur, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP segera menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Ketua Umum (Waketum) yang baru. Desakan itu muncul setelah Taj Yasin dan Agus Suparmanto diberhentikan dari jabatan struktural partai.
Halik menilai, kepastian struktur kepengurusan di tingkat pusat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. DPP harus segera mengambil keputusan agar roda organisasi tetap berjalan dan tidak mengganggu kerja-kerja kepartaian hingga ke daerah.
Menurutnya, penataan kembali kepengurusan DPP merupakan langkah penting untuk memperkuat organisasi. Bukan sekadar mengisi posisi yang kosong, tetapi memastikan mesin partai berjalan lebih efektif menghadapi agenda politik mendatang.
Terlebih, PPP memiliki pekerjaan besar untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Konsolidasi harus mulai diperkuat dari sekarang, mulai dari tingkat pusat hingga kepengurusan di daerah.
Ia juga mengingatkan seluruh kader agar tidak larut dalam dinamika internal yang berpotensi mengganggu soliditas partai. Perbedaan pandangan dalam organisasi politik, kata dia, merupakan hal yang wajar. Namun, kepentingan partai harus tetap berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jangan sampai dinamika yang terjadi di tingkat pusat menghambat jalannya organisasi. Seluruh kader harus tetap menjaga persatuan dan memperkuat komunikasi,” tegas Halik. Jumat (30/10/2026).
Dia menekankan, keputusan pemberhentian kedua pengurus tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kader untuk menghentikan aktivitas kepartaian. Struktur organisasi di daerah harus tetap bekerja dan menjalankan tugas sesuai aturan partai.
Menurutnya, yang dibutuhkan PPP saat ini adalah kepastian kepemimpinan, komunikasi yang terjaga, serta kesamaan langkah seluruh jajaran pengurus. Tanpa konsolidasi yang kuat, partai akan kesulitan menghadapi persaingan politik yang semakin ketat.
Dia berharap DPP segera menuntaskan penataan kepengurusan dengan menetapkan figur yang tepat untuk mengisi posisi Sekjen dan Waketum. Langkah tersebut dinilai penting agar koordinasi internal kembali berjalan optimal.
“Yang harus kita pikirkan adalah masa depan PPP. Jangan sampai persoalan internal menguras energi partai. Kita harus menjaga soliditas dan mulai mempersiapkan kekuatan menghadapi Pemilu 2029,” ujarnya.
Halik menegaskan, seluruh kader PPP, baik di pusat maupun daerah, harus tetap berada dalam satu barisan. Fokus utama saat ini adalah menjaga keutuhan organisasi dan memastikan kerja politik partai terus berjalan.
