Oleh: Orang Bhuyakha
Dalam politik, narasi bisa dibangun, disulap, dan dijajakan dengan sangat manis. Tapi rasa sakit yang tertanam di benak masyarakat tak bisa ditutupi dengan promosi pencitraan.
Narasi yang belakangan ini digencarkan untuk mengangkat kembali sosok Benhur Tomi Mano (BTM) sebagai pemimpin inklusif, terbuka, dan pembina semua kalangan, bagi sebagian orang justru terasa seperti menyiram garam ke luka lama.
“Saya hanya ingin tanya jujur saja, dari dua periode BTM jadi Wali Kota, pernahkah satu anak Bhuyakha dibina dan diberi ruang kepemimpinan yang nyata?” ungkap seorang tokoh muda dari Bhuyakha, yang memilih tak disebut namanya.
Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak dijawab dengan data, hanya dibalas dengan kemarahan oleh sebagian pendukung BTM di ruang publik digital.
“Kami punya wilayah ulayat yang masuk dalam administrasi Kota Jayapura. Tapi apakah kami diakui dalam struktur kekuasaan?” lanjutnya. “Kalau bicara Papua inklusif, buktinya mana? Jangan sibuk urus yang jauh. Lihat kami di sini dulu.”
Dari Bhuyakha hingga anak-anak Tabi lainnya, kekecewaan serupa mulai disuarakan. Sebagian menganggap pengangkatan satu-dua orang dari kalangan adat ke posisi strategis hanyalah simbolisme. Akses terhadap kekuasaan yang seharusnya bisa dinikmati secara adil justru terasa sangat elitis dan tersentral.
“Kalau ada satu-dua nama disebut sebagai bukti keberpihakan, itu bukan pembinaan. Itu hiasan politik,” ujar seorang aktivis pemuda dari Waena. “Kami tahu bedanya tokenisme dan keadilan.”
Kritik ini memicu reaksi panas di media sosial. Salah satu tanggapan datang dari seorang pengguna bernama Nicky Mehue, yang mencoba membela rekam jejak BTM.
“Baca baik-baik caption saya,” tulisnya. “Cek nama-nama pejabat era BTM, lihat nomor 15. Itu anak Bhuyakha dari Kampung Yoka.”
Namun, jawaban itu langsung dimentahkan oleh tokoh lain, Aris Kreutha, yang juga mengaku sebagai bagian dari komunitas Bhuyakha.
“Dia cuma beberapa bulan, lalu disingkirkan dan non-job. Sampai akhirnya pindah ke provinsi. Itu bukan kaderisasi, itu pengusiran halus,” tegas Aris.
“Kita bisa cek juga ke MO, Wakil Ketua Klasis Sentani, atau tanya langsung ke Alfred Felle di Yahim. Kami Bhuyakha punya data lengkap soal siapa yang dirugikan oleh praktik rasis yang terjadi.”
Saling silang komentar itu mencerminkan betapa dalam luka lama yang belum sembuh. Ketika kritik dilabeli hoaks atau dianggap politis, suara rakyat justru makin keras.
Dalam pusaran PSU Pilgub Papua 2025, pertarungan narasi kembali memanas. Namun publik Papua sudah tidak ingin dikibuli dengan slogan-slogan lawas. Mereka ingin keadilan yang berakar, bukan retorika yang dibungkus nostalgia kekuasaan.
Papua tidak butuh pengulangan. Papua butuh pemimpin baru yang tahu menghormati luka, bukan menutupinya dengan baliho.
Sebagaimana disuarakan seorang intelektual Bhuyakha:
“Kami bukan penggembira demokrasi. Kami pemilik tanah ini. Dengar suara kami, bukan bungkam.”
