Jayapura – Sebuah percakapan yang mengandung unsur tak senonoh di dalam grup WhatsApp Solidaritas Camat Kabupaten Jayapura (SOCAKAB) mengundang kehebohan di publik Papua. Grup yang seharusnya menjadi wadah komunikasi para mantan camat, justru diduga digunakan untuk menyebar candaan yang tidak pantas terhadap tokoh perempuan Papua, Marga Kreutha.
Heboh di Grup WhatsApp Mantan Camat Jayapura, Tokoh Perempuan Papua Jadi Sasaran Candaan Tak Pantas
Aris Kreutha, mewakili pihak keluarga, menyampaikan kemarahan sekaligus kekecewaan. Menurutnya, ucapan-ucapan dalam grup tersebut sangat melukai perasaan dan merendahkan martabat perempuan. “Kami jijik. Ini adalah bentuk kekerasan non-verbal yang berbau cabul. Sangat menyakitkan dan mencederai nama baik keluarga kami,” ujar Aris, Rabu (18/6).
Salah satu kata yang muncul dalam percakapan itu adalah “SALOME”, yang diduga ditujukan kepada Marga Kreutha. Keluarga menilai, penggunaan kata tersebut bernuansa melecehkan dan tidak pantas, apalagi dilakukan oleh mantan pejabat publik.
“Konotasi SALOME itu apa? Apakah begini cara mereka berpolitik? Kami akan melakukan konferensi pers, dan kasus ini akan kami bawa ke jalur hukum,” tegas Aris.
Ia juga menyinggung keterlibatan sejumlah pendukung calon gubernur, yang disebut-sebut adalah mantan Wali Kota Jayapura, BTM. “Kepada BTM, apakah ini cara tim Anda berpolitik? Kalau iya, kami mohon berikan pendidikan politik kepada mereka agar tidak selalu berpikir yang kotor terhadap perempuan atau lawan politik,” ujarnya tajam.
Menurut Aris, politik seharusnya menjadi tempat adu gagasan dan program kerja, bukan arena untuk menghina atau menjatuhkan harga diri orang lain, apalagi perempuan.
“Kami sedih. Kalau yang disebut-sebut sebagai calon pemimpin Papua saja membiarkan perilaku seperti ini, Papua mau dibawa ke mana?” katanya.
Keluarga besar Marga Kreutha menyatakan siap membuka isi lengkap percakapan di grup SOCAKAB, yang mereka anggap mengandung unsur pelecehan dan penghinaan. Mereka juga menuntut permintaan maaf secara terbuka dari pihak-pihak yang terlibat.
“Saatnya kita buktikan bahwa demokrasi di Papua bisa lebih dewasa, bukan malah diisi dengan candaan kotor dan tidak bermoral,” tutup Aris.










