Jayapura – Pernyataan Yulianus Dwaa soal dugaan “pengalihan isu tambang” lewat video Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menuai reaksi.
Tak tinggal diam, Aris Kreutha, tokoh muda dari kalangan Tabi, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan justru membingungkan publik.
“Terlalu dini kalau pernyataan Pak Wali disebut sebagai pengalihan isu kasus tambang yang menyeret nama Bahlil. Itu tuduhan yang keliru dan mengada-ada,” tegas Aris dalam pernyataan tertulis yang diterima via Whatsapp, selasa (17/6).
Sebelumnya, Yulianus Dwaa lewat akun Facebook-nya menulis bahwa video Wali Kota yang menyinggung soal aksi demo masyarakat pegunungan merupakan bagian dari skenario pengalihan isu nasional. Ia mengaitkan momentum video itu dengan ramainya pemberitaan soal kasus tambang.
Namun Aris menilai, narasi semacam itu terlalu jauh ditarik dan justru menyulut sentimen yang tidak perlu.
“Apa hubungan logis antara pesan moralis soal kedamaian kota dengan isu tambang? Irisannya di mana? Ini bukan sinetron politik. Jangan semua hal dibaca sebagai teori konspirasi,” kata Aris menyindir halus.
Aris juga mengingatkan bahwa tidak semua kritik terhadap cara penyampaian aspirasi harus dibaca sebagai tindakan rasisme atau diskriminatif. Ia menyebut bahwa pernyataan Wali Kota bisa saja dianggap keras, namun substansinya lebih pada teguran atas pola aksi, bukan serangan terhadap identitas.
“Kalau tiap uneg-uneg pejabat langsung dituduh memecah belah, lalu siapa yang berani bicara jujur? Kita butuh ruang berpikir, bukan sekadar ruang reaksi,” ujarnya.
Menurut Aris, terlalu sering masyarakat Papua terjebak dalam respons emosional terhadap simbol dan gestur, sementara substansi pembicaraan justru luput dipahami secara utuh.
“Kalau ada yang tidak setuju, silakan diklarifikasi dengan data, bukan dengan tuduhan ‘pengalihan isu’. Kita bukan lagi hidup di era bisik-bisik politik. Semua bisa diuji secara terbuka,” katanya.
Aris pun mengajak semua pihak untuk tidak terus-menerus membenturkan antara masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan, karena hal itu hanya memperpanjang trauma sosial yang tidak produktif.
“Kita ini satu Papua, satu rumah. Kalau sesama OAP saja sudah saling curiga, siapa lagi yang akan kita ajak bangun negeri ini?” tandasnya.
Narasi yang menghubungkan setiap pernyataan publik dengan manuver politik tingkat nasional, kata Aris, justru mereduksi semangat lokal yang selama ini berusaha membangun Papua dari bawah.
“Bicara isu nasional boleh, tapi jangan lupa berpijak. Jangan semua diangkat ke langit, padahal yang kita butuhkan sekarang adalah kedamaian di tanah,” pungkasnya.
