Sebuah video pendek berisi pernyataan Walikota Jayapura, Abisai Rollo, beredar masif di media sosial Papua sejak Selasa (17/6). Dalam video itu, Abisai terdengar berkata:
“Bahwa tidak ada demo, tidak ada palang kota ini. Karena yang biasa palang dan demo itu bukan orang Port Numbay, bukan orang pantai, orang-orang gunung ini.”
Video berdurasi pendek tersebut menimbulkan riak dan kegaduhan. Tapi, seperti biasa dalam politik, yang terlihat bukan selalu yang sebenarnya. Potongan kalimat itu yang kuat dugaan telah diedit dari konteks utuhnya disulap menjadi senjata politik yang diarahkan bukan hanya ke Abisai Rollo, tetapi lebih jauh kepada Mathius D. Fakhiri (MDF).
Membenturkan Abisai Rollo, Walikota Jayapura sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Kota Jayapura, dengan Yunus Wonda, Ketua DPD Partai Demokrat Papua sekaligus Bupati Kabupaten Jayapura, tidak terjadi dalam ruang hampa. Polarisasi dua figur ini berpotensi merembet langsung ke PSU Pilgub Papua 2025, terutama karena MDF masuk dalam bursa calon gubernur.
Dan yang tak banyak disadari publik, video itu bukan tentang siapa yang bicara, tapi untuk siapa jebakan itu dipasang.
Mathius D. Fakhiri bukan berasal dari Tabi, bukan dari Saireri. Ia adalah putra wilayah adat Animha, yang meliputi Merauke dan sekitarnya. Dengan latar belakang tersebut, posisi MDF justru berada di luar konflik lokal antara dua blok besar kekuasaan di Papua induk. Tapi justru karena itu pula, ia menjadi sasaran yang “netral tapi mengancam”.
Sebagai figur polisi senior yang banyak berperan dalam stabilisasi keamanan Papua, MDF dikenal tidak berpihak pada sekat-sekat identitas politik lokal. Ia menyuarakan Papua Cerah, Mandiri, Sejahtera, dan Harmoni sebuah visi yang lintas wilayah adat. Namun narasi ini tampaknya mengganggu sejumlah elite lokal yang ingin mempertahankan pengaruh berdasarkan garis suku dan wilayah.
Pilkada Kabupaten Jayapura yang digelar November 2024 menjadi titik api dari skema benturan ini. Hasilnya mengantarkan Yunus Wonda tokoh dari wilayah pegunungan sebagai Bupati. Bagi sebagian kelompok Tabi, ini menciptakan kekecewaan, karena Jayapura selama ini diyakini sebagai wilayah pantai dan harus dipimpin oleh “anak asli” pesisir.
Frustrasi ini kemudian diarahkan ke peristiwa kecil yang dibesar-besarkan. Video Abisai Rollo diedit sedemikian rupa untuk mengesankan pernyataan rasial, padahal konteks penuh tidak pernah ditampilkan. Gerakan akar rumput bermotif sukuisme mulai tumbuh.
Isu gunung vs pantai kembali mengemuka, bahkan merembet ke sentimen agama dan ekonomi, meniru pola Jakarta, membenturkan pemerintah dengan rakyat atas nama “nasionalisme lokal”.
Politik Identitas Jadi Alat Kekuasaan itu kata yang tepat. Pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), muncul wacana bahwa kepala daerah harus berasal dari wilayah adat setempat. Ini sah sebagai prinsip representasi. Tapi dalam praktiknya, ia bergeser menjadi alat untuk mengusir lawan politik dengan membungkusnya dalam narasi “bukan asli sini”.
Mathius D. Fakhiri, sebagai anak Animha, berada di luar dua kutub utama yang tengah bertikai. Tapi justru karena kenetralannya, ia menjadi korban paling ideal. Ia tak bisa dituduh secara langsung, namun diframing secara tidak langsung. Dan publik mulai diarahkan untuk percaya bahwa MDF adalah “wakil Jakarta” atau “Alat Kolonialisme Jakarta di Papua”.
Ironisnya, semua ini dilakukan bukan untuk Papua, tapi demi kursi kekuasaan semata.
Gerakan membangun Papua semestinya mengedepankan integrasi, Papua adalah rumah bersama, dari gunung hingga pantai, dari Tabi sampai Animha. Dan dalam rumah bersama ini, pemimpin bukanlah pewaris wilayah, tapi pengabdi untuk semua.
MDF adalah korban dari pola politik adu domba yang terus direproduksi. Ia tak bicara, tapi dijadikan bahan perbincangan. Ia tak menyerang, tapi justru diserang dari berbagai arah.
Jika publik Papua diam terhadap cara-cara seperti ini, maka politik identitas akan terus digunakan untuk menyingkirkan siapa pun yang tidak masuk dalam golongan kekuasaan lokal.
MDF harus dibela bukan karena ia sempurna, tapi karena ia adalah simbol perlawanan terhadap manipulasi demokrasi berbasis kebencian kesukuan.
Papua tidak akan maju jika terus dikurung dalam tembok asal-usul. Saatnya bergerak bersama. Jangan biarkan suara damai dikalahkan oleh bisik-bisik kecurigaan.
Penulis : Adalah orang biasa
