Jayapura – Dua periode kepemimpinan Benhur Tomi Mano (BTM) sebagai Wali Kota Jayapura meninggalkan banyak catatan politik, pembangunan, dan pengaruh personal yang besar.
Namun di balik segala pujian dan narasi keberhasilan, ada suara lirih dari tanah Heram yang luput dari sorotan: suara anak-anak Bhuyakha, masyarakat asli Port Numbay yang merasa hanya dijadikan pelengkap politik, tapi tidak pernah sungguh diakui sebagai subjek utama pembangunan.
Niway, seorang aktivis dan birokrat asal Heram, menyampaikan catatan kritisnya terhadap BTM. Dalam tulisannya, ia tidak sedang berbicara tentang kekecewaan personal. Ini adalah potret kolektif dari generasi yang tumbuh bersama rezim BTM, bekerja untuknya, melindungi kekuasaannya, namun pada akhirnya merasa ditinggalkan.
“Kami ini bukan tamu di tanah ini. Kami adalah pemilik tanah. Tapi kami hanya dijadikan bemper politik,” tulisnya.
Loyalitas anak-anak Bhuyakha pada BTM tidak main-main. Dalam berbagai dinamika pemerintahan dan konflik sosial, mereka berdiri di garis depan, menghadang massa, menjaga citra dan kebijakan pemimpin yang mereka panggil “kanda”. Namun loyalitas itu tak pernah dibalas dengan distribusi keadilan atau kepercayaan jabatan.
“Perintah BTM kami jalankan dengan sempurna. Tapi balasan yang kami terima hanyalah kebohongan dan pengabaian,” ujar Niway.
Anak-anak Heram, yang secara administratif berdomisili di wilayah Kota Jayapura seperti Padang Bulan dan Yoka, merasa tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari kota ini. Bahkan dalam pengurusan beasiswa pendidikan, mereka kerap mendapat penolakan dengan dalih bahwa mereka “bukan warga Port Numbay.”
Padahal mereka lahir dan besar di kota ini. Marga mereka memang dari Ayapo, namun tanah tempat mereka berdiri, air yang mereka minum, dan udara yang mereka hirup—semuanya berasal dari Port Numbay. Identitas mereka bukan fiktif. Ia melekat pada tanah, bukan hanya pada dokumen.
Pembangunan selama era BTM, menurut pengakuan mereka, berlangsung timpang. Anak-anak Heram hanya kebagian “rema-rema”—sisa-sisa pembangunan yang tidak terencana untuk mereka. Ketimpangan itu tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut akses sosial, pendidikan, dan peran dalam pemerintahan.
BTM dinilai hanya menggunakan mereka sebagai alat untuk mengamankan posisi, tetapi tidak benar-benar memperjuangkan nasib mereka.
“Kami ini hanya tameng. Tameng yang tidak pernah disapa, tidak pernah diajak bicara setelah pertempuran selesai.”
Pesan Politik Jelang PSU
Kekecewaan ini kemudian menjadi pesan penting menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025. Mereka menyerukan agar anak-anak Bhuyakha lainnya lebih cermat dalam berpolitik dan tidak lagi terpaku pada figur yang hanya menggunakan tanpa memperjuangkan.
“Kami sudah alami. Jangan tunggu tertindas baru bilang, ‘sulap lagi’,” sindir Niway dalam kalimat penutupnya.
Tulisan ini adalah refleksi, bukan dendam. Ia menjadi semacam memoar kecil dari sebuah kelompok yang selama ini berada di belakang layar kekuasaan. Kini mereka angkat suara, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memperingatkan masa depan.
” Artikel ini disusun berdasarkan narasi pribadi Niway, aktivis dan birokrat asal Heram, sebagai bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat dan representasi suara warga Papua yang kerap tidak tertampung dalam diskursus kekuasaan arus utama”.
