Tolikara — Lapbiru.com
Aktivitas di kawasan Kantor Pemerintahan Kabupaten Tolikara, Igari, mendadak lumpuh. Sejumlah kantor dipalang dan ditutup.Penyebabnya bukan urusan teknis, melainkan tagihan lama yang tak kunjung dibayar.
Pemalangan dilakukan pemilik penginapan Eldora, Domi Wanimbo. Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Tolikara masih memiliki tunggakan sewa penginapan yang digunakan aparat dan keluarga selama lebih dari dua tahun.
“Maaf, di awal tahun ini saya bersama keluarga tutup seluruh kantor di kawasan pemerintahan Kabupaten Tolikara di Igari. Ini karena utang Pemda kepada pengusaha lokal,” tulis Domi melalui status Facebook yang beredar luas, Selasa (13/1).
Penginapan Eldora diketahui digunakan sejak 1 Juli 2023 hingga 31 Desember 2025. Total durasi pemakaian mencapai sekitar 2,5 tahun. Namun hingga kini, menurut Domi, pembayaran belum juga diselesaikan.
Dalam keterangan tertulis yang ditempel di lokasi pemalangan, disebutkan nilai tunggakan mencapai Rp 5,596 miliar. Pihak pemilik penginapan menegaskan palang tidak akan dibuka sebelum kewajiban tersebut dilunasi.
“Kami bukan mau mengganggu pelayanan. Tapi ini hak kami yang sudah terlalu lama dibiarkan,” kata Domi melalui rekaman video yang beredar luas di media sosial.
Ia juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang membuka palang secara sepihak. Jika itu terjadi, Domi menyebut akan menempuh jalur hukum.
Peristiwa ini memantik sorotan warga. Di satu sisi, tuntutan pengusaha lokal dinilai wajar karena menyangkut hak pembayaran. Di sisi lain, pemalangan kantor pemerintahan berdampak langsung pada pelayanan publik.
Sejumlah warga mengeluhkan tertundanya urusan administrasi. “Kami mau urus dokumen, tapi kantor tutup. Rakyat yang kena imbas,” ujar seorang warga Igari.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tolikara terkait tunggakan tersebut maupun langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
Kasus ini kembali membuka catatan lama soal tata kelola keuangan daerah. Ketika kewajiban tidak dituntaskan, masalah bukan hanya berhenti di meja administrasi. Pelayanan publik pun ikut tersandera.
