Jayapura — Lapbiru.com
Keluarga almarhum Dinard Kelnea menyatakan penolakan keras terhadap proses pemilihan Wakil Bupati Nduga yang digelar DPRK Nduga di Hotel Horizon Sentani, 16 Maret 2026. Mereka menilai tahapan yang dijalankan panitia khusus (pansus) tidak sesuai mekanisme.
Penolakan itu disampaikan langsung oleh perwakilan keluarga, Niap Kogeya. Ia menyebut proses yang berjalan sarat kejanggalan, terutama pada tahap verifikasi bakal calon.
Menurut keluarga, pansus dan DPRK Nduga tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya. Salah satu sorotan utama adalah status dokumen calon wakil bupati, Paulus Uburuangge, yang disebut belum lengkap.
“Paulus itu anggota DPR RI. Harus ada bukti fisik pengunduran diri. Itu belum kami lihat,” kata Niap.
Keluarga juga menyebut 25 anggota DPRK Nduga tidak menghargai jasa dan perjuangan almarhum Dinard Kelnea dalam kontestasi politik sebelumnya. Kekecewaan itu bahkan diarahkan ke sejumlah partai politik di daerah.
Tak hanya itu, mereka menilai tim pokja verifikasi bekerja tidak profesional. Hasil verifikasi disebut masih mentah dan tidak sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
“Kami minta proses ini diulang. Verifikasi tidak boleh asal-asalan,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, keluarga juga memperingatkan Bupati Nduga, Ketua DPRK, Ketua Pansus, dan Ketua Pokja Verifikasi agar tidak menandatangani penetapan wakil bupati sebelum semua persoalan diselesaikan.
Mereka menolak hasil pemilihan yang digelar di Sentani dan meminta dilakukan peninjauan ulang terhadap seluruh proses, termasuk kelengkapan berkas calon.
Keluarga juga menyoroti maraknya opini publik yang dianggap menyesatkan. Mereka meminta pihak-pihak tertentu tidak memperkeruh situasi dengan informasi yang tidak sesuai fakta di lapangan.
“Kami tidak ingin jabatan wakil bupati diisi dengan cara yang melanggar aturan. Jangan ada yang manfaatkan situasi ini,” ujar Niap.
Di akhir pernyataan, keluarga mengingatkan bahwa jika proses tetap dipaksakan tanpa perbaikan, maka visi dan misi pemerintahan daerah terancam gagal.
