Editorial : Lapbiru.com
Industri pers sedang tidak baik-baik saja. Media online tumbuh cepat, tapi banyak yang tak sanggup menggaji wartawan sesuai UMR. Di saat yang sama, pendapatan terus menyusut.
Situasi ini terjadi hampir di seluruh daerah. Termasuk di luar kota besar, media siber bermunculan dengan biaya murah. Namun, ruang redaksi justru makin kosong.
Penulis esai Abdul Munib yang juga salah satu pengurus dewan pers menyebut persoalan utama ada di sisi ekonomi.
“Bahkan pemilik media online menggaji dirinya sendiri saja setengah mati,” tulisnya.
Dulu, perusahaan pers punya struktur jelas. Wartawan, redaktur, hingga pemimpin redaksi bekerja berjenjang. Kini pola itu mulai hilang.
Banyak media berjalan tanpa hirarki. Wartawan bisa langsung membuat dan mengelola medianya sendiri.
Perubahan ini dipicu teknologi digital. Platform media tak lagi terbatas seperti era koran, radio, atau televisi.
Siapa saja bisa membuat portal berita. Cepat dan murah. Masalahnya, jumlah media melonjak, tapi pasar tidak ikut tumbuh. Berita melimpah di internet. Nilainya jatuh.
“Produk berita sekarang nyaris tak punya harga. Semua tersedia gratis,” tulis Munib.
Fenomena ini dikenal sebagai disrupsi. Bukan hanya pers yang kena dampak. Hampir semua sektor ikut terpukul.
Contohnya terlihat di pusat elektronik Glodok. Kawasan yang dulu ramai itu kini sepi. Perdagangan beralih ke online.
Di industri pers, dampaknya lebih dalam. Media cetak runtuh. Radio dan televisi bertahan dengan beralih ke digital.
Industri mesin cetak pun ikut terpukul. Perusahaan seperti Manroland Goss mulai beralih ke layanan hybrid untuk bertahan.
Sumber pendapatan utama, seperti iklan, ikut menyusut. Platform digital global mengambil porsi terbesar.
Kondisi ini juga terlihat dari kebijakan pemerintah daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan anggaran kerja sama media dipangkas dari Rp53 miliar menjadi Rp3 miliar. Artinya, media tak lagi jadi prioritas belanja.
“Bukan karena kontennya jelek. Tapi semua sudah tersedia di layar handphone,” tulis Abdul Munib yang pernah menjabat sebagai Ketua PWI Papua.
Di tengah banjir informasi, karya jurnalistik sulit menonjol. Berita bersaing dalam satu layar kecil, dengan jumlah yang tak terhitung.
Akibatnya, perhatian publik terpecah. Tidak ada lagi satu media yang benar-benar dominan.
Munib juga menyinggung perubahan perilaku pembaca. Banyak orang tak lagi mau membayar berita.
“Untuk apa beli berita kalau di portal sudah gratis,” tulisnya.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, pers bisa kehilangan arah. Bahkan berpotensi menjadi alat pihak yang membiayai.
Di sisi lain, ia menilai lembaga seperti Dewan Pers belum cukup responsif melihat perubahan ini. Namun di tengah tekanan itu, satu hal diyakini tetap bertahan.
“Industri pers boleh runtuh. Tapi wartawan tidak akan pernah mati,” tegas Munib.
Disrupsi tak bisa dihindari. Tapi masa depan pers ditentukan oleh kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan independensi.
