Editorial : Lapbiru.com
Di tengah hiruk-pikuk konflik global, satu hal yang jarang disorot justru mencuat kenapa ada negara yang rakyatnya tetap setia saat krisis, sementara di tempat lain kepercayaan itu kian tipis. Abdul Munib menyoroti ini dengan membandingkan satu hal mendasar cara negara memperlakukan rakyatnya.
Bagi Abdul Munib Sebagai Tokoh Pers di Tanah Papua , kuncinya sederhana ada negara yang memberi, ada yang memungut. Dan Indonesia, dalam pandangannya, makin condong ke arah kedua.
Ia mencontohkan Iran. Di tengah tekanan embargo puluhan tahun, negara itu tetap menjaga biaya hidup rakyatnya rendah listrik, air, bahan bakar, hingga pendidikan. Negara hadir, bukan sebagai penagih, tapi sebagai penopang. Dari situ, menurutnya, lahir loyalitas rakyat.
Bandingkan dengan Indonesia. Konstitusi, dari Pancasila sampai UUD 1945, jelas bicara soal keadilan sosial dan kesejahteraan. Tapi di lapangan, kata Munib, itu seperti berhenti di teks. Realitasnya justru berlawanan negara lebih sering hadir sebagai pemungut daripada pelindung.
Kritiknya tajam. Ia melihat pola kebijakan yang makin hari makin menambah beban rakyat dari pajak, biaya administrasi, layanan publik, hingga sektor pendidikan dan kesehatan. Semua, menurut dia, menunjukkan satu gejala negara sibuk mencari pemasukan dari rakyat, bukan memastikan rakyat hidup layak.
Munib juga menyinggung mentalitas birokrasi yang, dalam istilahnya, berubah jadi “tukang pungut”. Bahkan sektor yang seharusnya menjadi layanan dasar pendidikan, kesehatan, hingga usaha kecil tak luput dari logika penarikan biaya. Rakyat berjuang sendiri, tapi saat berhasil, negara datang lebih dulu sebagai penagih.
Dari situ, ia menarik pertanyaan yang lebih dalam kalau kondisi ini terus dibiarkan, masihkah rakyat punya ikatan emosional dengan negara? Dalam situasi genting, apakah loyalitas itu masih bisa diandalkan?
Abdul Munib mengingatkan, sejarah Indonesia dibangun oleh pengorbanan besar rakyat. Tapi hari ini, ia melihat ada jarak yang makin lebar antara negara dan warganya.
Ketika kepercayaan menurun, yang terancam bukan sekadar ekonomi, tapi fondasi kebangsaan itu sendiri.
Ia juga menyoroti ironi lain kebocoran anggaran dan korupsi yang dianggap biasa, sementara kebijakan yang menyentuh kebutuhan rakyat justru diperdebatkan habis-habisan. Ini, bagi Munib, menunjukkan arah yang keliru dalam mengelola negara.
Lalu apa jalan keluarnya?
Munib tidak menawarkan resep teknis. Tapi ia menegaskan arah kembali ke dasar. Pancasila dan konstitusi, katanya, bukan sekadar slogan. Harus diterjemahkan jadi sistem nyata yang berpihak pada rakyat bukan sekadar retorika.
Pesan utamanya jelas Indonesia perlu membenahi cara pandang bernegara. Dari yang gemar memungut, menjadi negara yang benar-benar memberi. Tanpa itu, peringatan Munib sederhana tapi keras bangsa ini bisa kehilangan daya tahan, bahkan sebelum menghadapi krisis besar.
Di titik itu, pertanyaannya bukan lagi soal kebijakan. Tapi soal negara ini sebenarnya berdiri untuk siapa?
