JAYAPURA, Lapbiru.com — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musa’ad, mengungkap dampak positif kunjungan kerja Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, ke enam kabupaten dan sejumlah distrik di Papua.
Kunjungan tersebut dinilai membuka berbagai persoalan mendasar pembangunan Papua, mulai dari lemahnya konektivitas antarwilayah, minimnya layanan kesehatan, hingga tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memberi dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat lokal.
Menurut Muflih, kunker gubernur bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Dari sisi perencanaan, kunker ini menjadi penting dan strategis karena merupakan perwujudan nyata dari pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan, di mana gubernur dan sejumlah pimpinan OPD turun langsung menjemput aspirasi,” kata Muflih di Kota Jayapura, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan, selama kunjungan berlangsung, Pemerintah Provinsi Papua dapat melihat langsung berbagai persoalan yang selama ini tidak sepenuhnya tergambar dalam laporan administratif. Selain mengevaluasi capaian pembangunan sebelumnya, pemerintah juga memperoleh gambaran lebih utuh mengenai tantangan dan peluang pembangunan Papua ke depan.
“Dengan begitu maka arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dapat diformulasikan secara lebih tajam, terukur, tepat sasaran dan tepat guna,” ujarnya.
Muflih menegaskan, pola pembangunan Papua ke depan tidak boleh lagi berjalan secara sektoral dan egosentris. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menemukan sejumlah proyek yang dinilai tidak fungsional dan belum memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan tidak boleh lagi bersifat egosentris, tetapi harus terintegrasi secara lintas sektoral dan berbasis data yang akurat serta analisis yang terukur,” katanya.
Konektivitas Jadi Fokus Utama
Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian gubernur adalah lemahnya konektivitas antarwilayah. Menurut Muflih, pembangunan infrastruktur ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu membuka akses pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Bapak gubernur telah memberikan arahan strategis untuk mendorong percepatan pembangunan Papua melalui pengembangan infrastruktur berbasis komoditas dan komunitas yang bersifat kewilayahan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengembangan konektivitas akan difokuskan pada jalur darat, laut, dan udara yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Layanan Kesehatan Masih Minim
Selain konektivitas, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius Gubernur Papua. Dalam kunjungan ke sejumlah distrik dan kampung, pemerintah menemukan masih minimnya fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga hunian bagi petugas kesehatan.
“Sektor ini sangat mendapat perhatian serius bapak gubernur karena masalah kesehatan merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Muflih.
Ia menyebut, Gubernur MDF hampir selalu menyempatkan diri memeriksa langsung kondisi puskesmas maupun rumah sakit di daerah yang dikunjungi.
Potensi Ekonomi Besar, Pasar Masih Terbatas
Di sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Papua menilai potensi sumber daya alam Papua sangat besar, terutama di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan. Namun, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah terbatasnya akses pasar.
Karena itu, gubernur mendorong optimalisasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi yang berorientasi ekspor. Pemerintah daerah juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu penyerapan hasil produksi masyarakat.
“Tangan pemerintah akan masuk untuk menghadirkan pasar melalui BUMD agar hasil produksi masyarakat dapat terserap di pasar domestik maupun luar negeri,” ujar Muflih.
MBG Dinilai Belum Berdampak ke Ekonomi Lokal
Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Papua juga mengevaluasi sejumlah program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Muflih, implementasi MBG di Papua masih menghadapi banyak kendala.
Ia menilai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih sangat terbatas sehingga belum menjangkau sebagian besar penerima manfaat. Selain itu, program tersebut dinilai belum memberi dampak ekonomi bagi masyarakat karena sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar daerah.
“Hal yang tidak kalah penting adalah tata kelola MBG yang belum memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat karena sebagian besar kebutuhan MBG didatangkan dari luar dan belum memanfaatkan komoditas lokal,” katanya.
Sebagai solusi, Gubernur Matius Fakhiri mencanangkan pengembangan “Kebun MBG”.
“Kebijakan ini dimaksudkan untuk memutus rantai pasok dari luar agar seluruh kebutuhan komoditas untuk MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal,” ujar Muflih.
Ia menambahkan, strategi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat kampung secara berkelanjutan.
