JAYAPURA, Lapbiru.com– Juru Bicara Gubernur Papua, Dr. Muhammad Rifai Darus ( MRD), menegaskan bahwa perhatian Gubernur Papua terhadap proses pemilihan Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua periode 2026–2030 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya kepemimpinan akademik yang mampu menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua.
MRD mengatakan, rekomendasi yang diberikan Gubernur Papua kepada Dr. Ade Yamin bukan sekadar dukungan kepada seorang figur. Rekomendasi itu didasarkan pada rekam jejak, integritas, kapasitas akademik, dan pengabdian yang dinilai telah ditunjukkan selama bertahun-tahun bagi kemajuan pendidikan tinggi di Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua tidak sedang berbicara tentang figur semata. Yang menjadi perhatian Gubernur adalah bagaimana IAIN Fattahul Muluk Papua dipimpin oleh sosok yang mampu menjadikan kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan, moderasi beragama, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Papua membutuhkan pemimpin akademik yang mampu membaca masa depan,” katanya.
Ia juga menyoroti rekomendasi serupa yang diberikan Ketua DPR Papua kepada Dr. Ade Yamin. Menurutnya, kesamaan pandangan antara Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tinggi telah menjadi agenda strategis pembangunan daerah.
Meski demikian, MRD menegaskan pemerintah daerah tetap menghormati sepenuhnya kewenangan Menteri Agama Republik Indonesia dalam menetapkan Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua sesuai ketentuan yang berlaku.
“Rekomendasi adalah bagian dari aspirasi daerah yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Keputusan akhir sepenuhnya merupakan hak prerogatif Menteri Agama. Kami percaya proses ini akan berjalan berdasarkan prinsip objektivitas, meritokrasi, integritas, dan kepentingan terbaik bagi kemajuan pendidikan tinggi Islam di Papua,” ujarnya.
MRD menilai Papua membutuhkan pemimpin perguruan tinggi yang mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, masyarakat adat, tokoh agama, hingga komunitas internasional, tanpa mengesampingkan independensi akademik.
“Kampus tidak boleh hanya menjadi ruang belajar, tetapi harus menjadi ruang lahirnya solusi. Kampus harus mampu menjawab persoalan masyarakat, melahirkan riset yang berdampak, serta membangun peradaban yang berakar pada nilai-nilai keilmuan, kebangsaan, dan kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh sivitas akademika IAIN Fattahul Muluk Papua menjaga suasana tetap kondusif selama proses pemilihan rektor berlangsung. Menurutnya, setiap tahapan harus dihormati dengan menjunjung tinggi etika akademik.
“Dalam tradisi akademik, jabatan bukanlah hadiah atas kedekatan, melainkan amanah atas kapasitas. Sejarah kampus tidak pernah ditulis oleh mereka yang paling banyak memperoleh rekomendasi, tetapi oleh mereka yang paling banyak meninggalkan karya. Rekomendasi hanya mengetuk pintu, sedangkan integritas, kompetensi, dan pengabdianlah yang menentukan apakah pintu sejarah itu benar-benar terbuka,” ucapnya.
MRD menambahkan, siapa pun yang nantinya ditetapkan Menteri Agama sebagai Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua harus mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat agar kampus tersebut semakin berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan, moderasi beragama, serta pencetak generasi unggul di Papua.
“Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang menjadi rektor, melainkan arah masa depan pendidikan tinggi Islam di Tanah Papua. Seorang rektor hanya memimpin beberapa tahun, tetapi keputusan yang diambil hari ini akan menentukan kualitas generasi Papua untuk puluhan tahun ke depan,” pungkasnya.
