Politik identitas kini menjelma menjadi alat kekuasaan. Pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, muncul wacana bahwa kepala daerah sebaiknya berasal dari wilayah adat setempat.
Secara prinsip, ini sah sebagai bentuk representasi kultural. Namun dalam praktik, gagasan itu bergeser menjadi instrumen eksklusivisme mendorong munculnya narasi “bukan asli sini” untuk menyingkirkan lawan politik.
Saya memilih membela sosok Mathius D. Fakhiri (MDF) bukan karena ia tanpa cela, melainkan karena ia menjadi simbol perlawanan terhadap manipulasi demokrasi yang dibalut dengan sentimen kesukuan.
Ia berdiri sebagai pengingat bahwa politik Papua tidak boleh tunduk pada kebencian yang dikemas dalam klaim identitas.
Pengalaman serupa pernah dialami tokoh pegunungan, Yunus Wonda, mantan Ketua DPR Papua dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Saat mencalonkan diri sebagai Bupati Jayapura pada Pilkada November 2024, ia diserang isu rasial karena dianggap “bukan anak Sentani”.
Ia disebut orang gunung, yang tak layak memimpin wilayah pesisir. Namun kenyataan berkata lain rakyat memilih, dan Yunus Wonda menang.
Gagasan “menjadi tuan di atas negeri sendiri” adalah semangat dasar Otonomi Khusus (Otsus). Tapi semangat itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan sekat-sekat baru di antara sesama Orang Asli Papua (OAP). Otsus hadir untuk memperkuat posisi kolektif OAP, dari Merauke sampai Sorong, dalam menghadapi dominasi kekuasaan dari luar Papua.
Setelah pemekaran wilayah, makna “tuan di atas negeri sendiri” seharusnya makin diperluas. Negeri ini adalah Papua, dan setiap OAP dari suku manapun, wilayah adat manapun memiliki hak, martabat, dan tanggung jawab yang sama. Pemekaran administratif bukan berarti pemecahan identitas. Kita tetap satu Papua.
Ketika kita mulai membedakan antara “OAP lokal” dan “OAP luar” dalam konteks provinsi baru, kita sedang membuka ruang bagi diskriminasi internal. Akankah kelak anak-anak kita ditolak karena bukan dari suku mayoritas, meski mereka Papua tulen?
Menjadi OAP bukan sekadar soal garis darah atau tempat lahir. Ia adalah solidaritas, sejarah perjuangan, dan keberanian menjaga tanah ini secara bersama-sama. Kita tidak sedang berlomba menjadi tuan atas “kapling” masing-masing.
Kita sedang berjuang agar seluruh orang Papua bisa berdiri sejajar dalam politik, ekonomi, dan budaya tanpa merasa asing di tanah saudaranya.
Kalau hari ini saya, orang pegunungan, tinggal di Merauke, atau orang Serui Waropen tinggal di Wamena, lalu kami dianggap “bukan OAP lokal” dan disingkirkan, maka luka baru sedang kita ciptakan dalam rumah yang kita bangun bersama.
Papua tak akan utuh jika terus kita belah-belah berdasarkan batas administratif. Pemekaran boleh memisahkan provinsi, tapi tidak boleh memecah hati dan solidaritas. Mari kita jaga Papua sebagai rumah bersama tempat semua orang Papua bisa pulang, hidup, dan memimpin tanpa curiga dan prasangka.
Penulis : Hanya Orang Biasa
