Oleh: Kaleb Woisiri
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025 seharusnya menjadi ajang demokrasi rakyat, bukan arena pertarungan simbolik antaragama.
Namun, belakangan ini muncul kekhawatiran bahwa Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) diduga turut terlibat secara tidak netral dalam proses politik tersebut.
Agama adalah urusan iman dan relasi pribadi manusia dengan Tuhan. Karena itu, gereja sepatutnya menjaga independensinya dari praktik politik praktis.
Keterlibatan institusi keagamaan dalam mendukung calon tertentu dapat mencederai prinsip netralitas yang selama ini dijaga.
Gereja semestinya menjadi penjaga moral umat menjadi teladan dalam menjunjung kejujuran, keadilan, dan integritas, terutama di tengah kontestasi politik yang rawan manipulasi.
Namun dalam PSU kali ini, mimbar-mimbar gereja diduga telah berubah fungsi menjadi panggung kampanye untuk seorang penatua yang juga kandidat Benhur Tomi Mano.
Hal ini tidak hanya menodai kekudusan mimbar, tetapi juga menyebarkan narasi provokatif yang berpotensi memecah belah orang Papua dan anak bangsa Indonesia.
Kita tentu berharap agar PSU tetap menjadi ruang sehat bagi demokrasi, bukan ajang pembelahan berbasis agama.
Semoga semua pihak, khususnya lembaga keagamaan, tetap waras dalam memaknai batas antara iman dan kekuasaan.
