JAYAPURA — Subuh masih gelap ketika Irene Sokoy, ibu muda dari Kampung Hobong, diangkat ke atas speedboat warga. Perutnya sudah mengeras, tanda-tanda melahirkan semakin dekat. Namun, yang tak disangka justru perjalanan itu menjadi detik-detik terakhir hidupnya.
Perempuan yang tengah mengandung itu meninggal bersama bayi dalam kandungannya, Rabu (19/11/2025), setelah ditolak dan dipingpong oleh sejumlah rumah sakit di Jayapura. Peristiwa ini kemudian menyulut amarah publik, memicu evaluasi sistemik, juga melahirkan indikasi bahwa ada yang betul-betul tidak beres dalam tata kelola kesehatan Papua.
Pukul 03.00 WIT, Irene dibawa dari Kampung Kensio menggunakan speed warga. Tujuannya jelas: RS Yowari. Namun upaya melahirkan itu justru berubah menjadi awal tragedi panjang.
Dari RS Yowari, ia dirujuk ke RS Abepura tetapi pihak rumah sakit tidak melayaninya.
Keluarga kemudian membawa ke RS Dian Harapan lagi-lagi penolakan terjadi.
Dalam kondisi makin kritis, Irene dibawa ke RS Bhayangkara. Harapan sempat muncul, tetapi ambruk ketika pihak rumah sakit menyampaikan biaya operasi sebesar Rp 8 juta. Keluarga yang panik dan tak siap dana memilih melanjutkan rujukan ke RS Dok II Jayapura.
Nahas, Irene dan bayinya menghembuskan nafas terakhir di perjalanan.
Tragedi ini mengguncang Jayapura. Di kampungnya, warga berkumpul menangis saat pemakaman. Di kota, publik menanyakan hal yang sama Bagaimana mungkin ibu hamil meninggal karena ditolak, di tengah kota, di tahun 2025?
“Ada yang Salah Besar” Relawan Kesehatan Angkat Suara
Relawan dari Rekan Indonesia langsung mengkritik keras. Mereka menyebut kematian Irene sebagai “indikator kegagalan total sistem rujukan maternal”.
Data mereka menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) di Papua memang jauh di atas rata-rata nasional dan kasus Irene adalah “puncak gunung es”.
Mereka menyoroti:
– SOP rujukan yang lemah
– Tenaga medis yang tidak merata
– Stabilisasi pasien darurat yang tak optimal
– Praktik permintaan biaya uang muka di kondisi gawat
“Pasien gawat darurat tidak boleh diminta uang muka. Apalagi ibu hamil kritis,” ujar salah satu relawan.
Media Nasional dan LSM Internasional Ikut Menyorot
Laporan ANTARA memperkuat temuan bahwa fasilitas rujukan di Abepura dan Jayapura perlu evaluasi besar-besaran. Sementara itu, Human Rights Monitor bahkan menyinggung dugaan korupsi dan pengabaian sistemik di sektor kesehatan Papua yang sudah berlangsung lama.
Mereka menuding adanya
– Penyalahgunaan anggaran rumah sakit
– Lemahnya pengawasan pemerintah
– Buruknya tata kelola BLUD,
– Hilangnya akuntabilitas di fasilitas rujukan utama.
Jika benar, maka kematian Irene bukan kecelakaan medis tetapi akibat dari ketidakberesan struktural yang menumpuk bertahun-tahun.
Gubernur Papua Bereaksi Keras
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, melalui Juru Bicara Dr. M. Rifai Darus, langsung membuat pernyataan tertulis yang bernada tegas. Dalam wawancara bersama BBC Indonesia, ia menyampaikan enam sikap resmi:
– Menyampaikan duka mendalam kepada keluarga.
– Menegaskan kembali bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien, apalagi dalam kondisi darurat.
– Menginstruksikan seluruh kepala daerah agar memprioritaskan pelayanan kesehatan dan rumah sakit.
– Menyatakan bahwa kesehatan adalah fondasi Papua maju, dan kegagalan layanan akan menghambat masa depan daerah.
– Menyebut bahwa dirinya memantau langsung dan akan mengambil langkah tegas atas kejadian ini.
– Mengajak seluruh masyarakat ikut mengawasi agar perubahan berjalan cepat dan serius.
Pernyataan itu menandakan bahwa insiden Irene sudah bukan sekadar musibah tetapi alarm keras yang mengguncang struktur pemerintahan daerah.
Benang Kusut Sistem Rujukan Lemah, Administrasi Menghambat Nyawa
Hasil penelusuran dari berbagai sumber menunjukkan pola yang sama:
RS rujukan tidak sigap, bahkan di jam-jam genting.
Prosedur administrasi kerap menghalangi penanganan awal.
Tenaga medis terbatas, terutama untuk kegawatdaruratan maternal.
Tidak adanya skema darurat untuk keluarga tidak mampu.
Koordinasi antar rumah sakit buruk, sehingga pasien dipingpong hingga kehabisan waktu.
Pada kasus Irene, setiap menit menentukan. Namun justru menit-menit itu habis di parkiran rumah sakit, lobi IGD, atau meja administrasi.
Rekomendasi dari Temuan Investigasi
Agar tragedi seperti ini tidak berulang, diperlukan:
pembentukan tim audit independen,
reformasi total SOP rujukan ibu hamil,
skema pembiayaan gawat darurat agar keluarga miskin tidak diberi beban uang muka,
distribusi dokter kandungan dan bidan yang lebih merata,
publikasi laporan kinerja dan penolakan pasien oleh rumah sakit,
dan pengawasan ketat oleh pemerintah provinsi.
Tanpa perubahan menyeluruh, kematian Irene hanya akan menjadi catatan pendek di bawah daftar panjang tragedi ibu Papua.
Akhir yang Menghantui
Irene Sokoy seharusnya pulang membawa bayi, bukan dibawa pulang dalam peti.
Kematian seorang ibu dan bayinya di tengah kota Jayapura bukan di pedalaman Papua harus menjadi cambuk keras bahwa sistem kesehatan kita sedang darurat. Sistem yang seharusnya menyelamatkan, justru membiarkan warganya mati di jalan.
Tragedi ini bukan hanya menyayat hati. Ia adalah bukti telanjang bahwa nyawa rakyat masih bisa terhenti di gerbang rumah sakit, hanya karena birokrasi dan ketidakbecusan tata kelola.
Dan selama tidak ada perubahan serius, Irene hanyalah satu dari sekian banyak.
