JAKARTA, Lapbiru.com – Pemerintah Provinsi Papua meminta dukungan penuh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sembilan ruas jalan strategis di Papua. Usulan itu disampaikan langsung Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, MDF menegaskan pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka wilayah yang masih terisolasi, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini membebani warga.
MDF mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas dukungan pembangunan infrastruktur di Papua, mulai dari jalan, jembatan, sistem air bersih, irigasi hingga perumahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang hari ini memberikan ruang untuk berdiskusi. Kami datang karena konektivitas Papua, khususnya jalur darat, sangat penting untuk membuka akses ekonomi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, konektivitas darat menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Papua sekaligus mendukung program prioritas nasional. Jalan yang memadai akan memudahkan masyarakat membawa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga berbagai komoditas lokal menuju pasar dengan biaya angkut yang lebih murah.
“Kami ingin masyarakat di kampung bisa membawa hasil kebunnya keluar dengan biaya yang lebih rendah. Begitu juga hasil tangkapan nelayan dan komoditas lainnya dapat dipasarkan lebih mudah sehingga ekonomi keluarga ikut meningkat,” ujarnya.
MDF menambahkan, manfaat pembangunan jalan tidak hanya dirasakan pelaku usaha dan petani. Kelancaran distribusi barang juga diyakini mampu menekan harga kebutuhan pokok, terutama di wilayah pegunungan yang selama ini masih bergantung pada jalur distribusi dengan biaya tinggi.
“Kalau akses darat semakin baik, harga bahan pokok di daerah pegunungan juga bisa turun karena distribusi logistik menjadi lebih lancar,” katanya.
Dalam audiensi itu, Pemerintah Provinsi Papua secara resmi mengajukan penanganan sembilan ruas jalan strategis yang dinilai menjadi tulang punggung konektivitas wilayah, yakni Sumberbaba–Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen, Botawa–Koweda–Barapasi di Kabupaten Waropen, Burmeso–Koweda–Barapasi di Kabupaten Mamberamo Raya, Waibron–Depapre dan Warumbaim–Berap–Demta di Kabupaten Jayapura, Waena–Arso V di Kabupaten Keerom, Junction–Wardo di Kabupaten Biak Numfor, Kemiri–Depapre dua jalur di Kabupaten Jayapura, serta ruas Jayapura–Sarmi dua jalur.
Menurutnya, sebagian ruas tersebut merupakan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang memiliki peran strategis dalam membangun jaringan transportasi darat di wilayah utara Papua.
Ia juga memaparkan rencana besar pemerintah daerah membangun koridor transportasi yang menghubungkan Jayapura, Biak, Serui, Waropen, Nabire hingga Sarmi. Jika jaringan itu terwujud, mobilitas masyarakat akan semakin efisien dan ketergantungan terhadap transportasi laut dapat dikurangi.
“Kalau jalan dari Serui menuju Yapen Utara atau Yapen Barat sudah baik, masyarakat tidak perlu lagi memutar perjalanan. Dari sana kami berharap ada dukungan Kementerian Perhubungan untuk membuka layanan penyeberangan menuju Biak sehingga konektivitas semakin efisien,” jelasnya.
Koridor tersebut nantinya juga diharapkan terhubung dengan Biak-Supiori, Serui-Waropen hingga Nabire. Dalam jangka panjang, pembangunan jalan akan diteruskan menuju Mamberamo Raya dan tersambung ke Kabupaten Sarmi sehingga terbentuk jaringan transportasi darat yang saling terintegrasi.
“Kalau seluruh jaringan ini dapat terkoneksi, lalu lintas darat di Papua akan semakin terintegrasi. Dampaknya bukan hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan,” tegasnya.
MDF mengakui pembangunan jalan menuju wilayah pegunungan masih menghadapi tantangan, terutama persoalan keamanan di beberapa daerah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan jalur utara yang dinilai lebih realistis untuk segera diwujudkan.
Menurutnya, jalur darat di wilayah utara nantinya akan saling melengkapi dengan pengembangan transportasi laut yang juga sedang dipersiapkan Pemerintah Provinsi Papua.
“Kalau konektivitas darat dan laut berjalan bersamaan, masyarakat akan memperoleh manfaat yang sangat besar. Mobilitas menjadi lebih cepat, distribusi barang lebih murah, dan ekonomi kampung akan tumbuh lebih baik,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Menteri Pekerjaan Umum menyambut positif usulan Pemerintah Provinsi Papua. Kementerian PU juga membuka peluang kerja sama melalui balai-balai pelaksana untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan yang masih menjadi titik penghambat konektivitas di Papua.
Pemerintah Provinsi Papua berharap dukungan pemerintah pusat segera direalisasikan mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi motor penggerak pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua.
