JAYAPURA, Lapbiru.com – Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pengoperasian kapal laut bersubsidi mulai direalisasikan pada 2026. Program ini disiapkan untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus menekan biaya logistik di sejumlah wilayah Papua.
Saat ini, Pemprov Papua masih menghitung kemampuan fiskal daerah sebagai dasar penentuan jumlah armada serta besaran anggaran yang akan dialokasikan. Perhitungan tersebut menjadi tahap awal sebelum program dijalankan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musaad, mengatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru menetapkan jumlah kapal tanpa memastikan kemampuan keuangan daerah.
“Saat ini kami sedang menghitung kapasitas fiskal daerah. Setelah itu baru dapat ditentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi,” katanya.
Menurutnya, kapal bersubsidi diprioritaskan melayani jalur strategis yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat dan distribusi barang, terutama rute Jayapura–Serui serta Jayapura–Biak.
Pemprov Papua berharap frekuensi pelayaran di dua rute tersebut dapat meningkat menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan. Dengan begitu, masyarakat memiliki akses transportasi yang lebih mudah, sementara distribusi kebutuhan pokok juga bisa berlangsung lebih cepat dan efisien.
“Kami berharap ke depan pelayaran Jayapura–Serui maupun Jayapura–Biak dapat beroperasi dua hingga tiga kali dalam sepekan sehingga akses transportasi masyarakat semakin mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.
Muflih menegaskan, pengembangan transportasi laut menjadi salah satu program prioritas Gubernur Papua Matius D. Fakhiri untuk memperkuat konektivitas antardaerah. Selain membuka akses wilayah pesisir dan kepulauan, program ini juga diharapkan mampu menekan biaya distribusi barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Papua.
