DEKAI, Lapbiru.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung, S.Pd., M.Si, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar meningkatkan disiplin, mempercepat pelaksanaan program pemerintah, serta segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Senin (27/7/2026).
Apel berlangsung di Dekai dan diikuti 538 ASN, terdiri atas para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga staf pelaksana.
Dalam arahannya, Redison membuka dengan kabar menggembirakan. Kabupaten Yahukimo berhasil menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Papua Pegunungan yang telah memenuhi seluruh persyaratan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sehingga dana tersebut berhasil dicairkan.
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama seluruh OPD. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras. Prestasi ini harus kita pertahankan,” katanya.
Ia meminta setiap OPD menjaga pola kerja yang selama ini berjalan baik. Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan harus terus dikawal agar program pemerintah berjalan sesuai target.
Selain itu, Sekda menyoroti disiplin ASN. Ia mengingatkan seluruh pegawai agar tidak hanya hadir di kantor, tetapi juga menunjukkan kinerja yang nyata dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
“Jangan hanya datang, duduk, diam, lalu pulang. Tunjukkan hasil kerja yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Redison juga meminta seluruh ASN mematuhi tata kelola birokrasi, termasuk mekanisme perizinan yang harus dilakukan secara berjenjang sesuai struktur organisasi.
Bagi pimpinan OPD yang melakukan perjalanan dinas, Sekda mewajibkan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) melalui surat keputusan agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Yahukimo kembali mengalokasikan anggaran untuk Program Kepemimpinan Nasional (PKN). Tahun ini, sembilan ASN mengikuti PKN Tingkat II, sementara masing-masing 25 ASN mengikuti PKN Tingkat III dan IV.
“Ilmu yang didapat selama pendidikan kepemimpinan harus dibawa pulang dan diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sekda juga meminta para kepala OPD aktif membimbing CPNS dan PPPK yang baru bergabung agar mampu beradaptasi serta memahami tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing.
Memasuki akhir Juli dan menjelang Agustus, seluruh OPD diminta mengevaluasi kegiatan yang belum berjalan. Berbagai kendala akan dipetakan bersama agar pelaksanaan program, terutama proyek fisik, dapat dipercepat.
Dalam kesempatan itu, Redison memberikan apresiasi kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang dinilai aktif mendampingi OPD menyelesaikan persoalan pengadaan barang dan jasa.
Sorotan lain adalah penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK. Ia meminta seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti setiap rekomendasi agar temuan yang sama tidak terus berulang.
“Jangan pernah mengabaikan temuan pemeriksaan. Semua harus diselesaikan dengan target yang jelas karena bisa berdampak pada persoalan hukum jika dibiarkan,” katanya.
Redison juga mengingatkan pentingnya koordinasi saat melaksanakan perjalanan dinas, khususnya ke kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh pimpinan OPD wajib menjaga etika birokrasi dan tidak mengambil keputusan tanpa sepengetahuan pimpinan daerah.
Terkait rotasi, promosi, maupun demosi jabatan, Sekda menegaskan kebijakan tersebut merupakan hal yang wajar dalam organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Rotasi dan promosi adalah kebutuhan organisasi. Terima setiap keputusan pimpinan secara profesional,” ujarnya.
Di sektor tata kelola pemerintahan, Redison menyebut nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Yahukimo menjadi yang tertinggi di Papua Pegunungan. Capaian itu, kata dia, harus dipertahankan dengan memperkuat upaya pencegahan korupsi di seluruh OPD.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah segera menyampaikan laporan penggunaan Dana Otsus periode 2021–2026. Laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan dokumentasi perjalanan pembangunan Kabupaten Yahukimo selama enam tahun terakhir.
Menutup arahannya, Redison menginstruksikan seluruh OPD memaksimalkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyukseskan turnamen futsal antar-OPD sebagai ajang mempererat kebersamaan ASN, serta menggunakan media sosial secara bijak dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
