YAHUKIMO, Lapbiru.com – Pemerintah Kabupaten Yahukimo terus berpacu mencari jalan keluar di tengah kondisi sulit akibat terganggunya transportasi dan distribusi logistik. Salah satu langkah yang kini dikejar adalah dukungan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara untuk mengangkut beras dan kebutuhan pokok ke wilayah tersebut.
Persoalan itu menjadi perhatian utama dalam apel pagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Senin (7/9/2026).
Apel yang dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Yahukimo, Bongga Sumule, S.KM., M.Kes, diikuti 582 aparatur sipil negara (ASN). Mereka terdiri atas staf ahli, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga ASN di lingkungan Pemkab Yahukimo.
Bongga meminta seluruh ASN memahami situasi yang sedang dihadapi daerah. Kondisi alam dan terganggunya penerbangan, kata dia, telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama distribusi bahan pangan.
“Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Jangan saling menyalahkan. Kondisi alam berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya sepenuhnya,” tegas Bongga dalam arahannya.
Menurutnya, kelangkaan dan keterbatasan logistik bukan hanya dirasakan masyarakat di pusat kota. Warga yang tinggal di pedalaman dan wilayah pegunungan justru menghadapi kondisi yang lebih berat.
Ia menyinggung menurunnya debit air sungai yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah pedalaman, kondisi alam bahkan semakin sulit karena ada sungai yang mulai mengering.
Situasi tersebut diperparah dengan terganggunya penerbangan. Padahal, transportasi udara menjadi salah satu jalur utama distribusi bahan pokok ke berbagai wilayah di Yahukimo.
Pemkab Yahukimo, kata Bongga, tidak tinggal diam. Pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk membuka kembali akses distribusi logistik.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara agar pesawat Hercules dapat membantu mengangkut beras dan kebutuhan pokok lainnya.
Sebelumnya, pesawat Hercules telah masuk satu kali ke Yahukimo dengan membawa sekitar 12,5 ton beras.
Namun jumlah tersebut masih jauh dari cukup.
“Beras yang masuk itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dan ASN yang jumlahnya ribuan orang,” ujarnya.
Bongga mengatakan pemerintah daerah juga sedang mengurus tambahan dukungan logistik dari luar daerah. Bupati Yahukimo disebut tengah menjalankan sejumlah agenda untuk mencari solusi atas persoalan transportasi dan kebutuhan pangan masyarakat.
Komunikasi dengan jajaran TNI dan pihak terkait di tingkat pusat terus dilakukan untuk mendapatkan dukungan penerbangan dan distribusi logistik.
Di sisi lain, Pemkab Yahukimo masih memiliki stok beras sekitar 177 ton di Timika untuk kebutuhan Juli dan Agustus.
Sementara sebagian beras untuk kebutuhan Mei dan Juni masih tertahan di Suator akibat kendala transportasi dan kondisi alam.
“Pemerintah terus mencari jalan agar stok yang ada bisa segera masuk ke Yahukimo,” katanya.
Pemkab juga membuka kemungkinan menggunakan skema kerja sama pengangkutan dengan pihak Irian Bhakti.
Dalam kondisi force majeure seperti sekarang, pemerintah harus mencari berbagai alternatif agar kebutuhan masyarakat tetap bisa masuk.
Skema tersebut, menurut Bongga, membutuhkan mekanisme cost sharing. Pemerintah daerah harus menyiapkan dukungan anggaran dan administrasi sesuai aturan yang berlaku.
Selain untuk masyarakat, beras yang telah tiba juga direncanakan dibagikan kepada ASN.
Bagian Umum diminta segera menyiapkan administrasi agar proses pembagian dapat dilakukan secara tertib dan transparan.
Jika stok memungkinkan, pembagian dapat dilakukan dengan skema sekitar 10 kilogram per pegawai.
Namun, jumlah penerima akan disesuaikan dengan ketersediaan beras.
“Prinsipnya kita berbagi dalam situasi sulit. Yang terbatas ini harus bisa dirasakan secara adil,” kata Bongga.
Bantuan Pangan Disalurkan Bertahap ke Distrik
Pemkab Yahukimo juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan nasional kepada masyarakat.
Dari total 51 distrik, tahap awal penyaluran akan menyasar 25 distrik. Setelah itu, distribusi dilanjutkan ke distrik lainnya.
Pemerintah menegaskan bantuan tidak boleh hanya berhenti di kantor distrik.
Bantuan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Prioritas diberikan kepada warga yang terdampak kondisi sulit, termasuk masyarakat yang belum terakomodasi dalam struktur RT dan RW.
Bongga juga mengingatkan agar beras bantuan pemerintah tidak sampai diperjualbelikan.
“Jangan sampai bantuan yang seharusnya untuk masyarakat malah dijual di pasar. Kita harus punya hati nurani karena masyarakat sedang menghadapi situasi sulit,” tegasnya.
Untuk wilayah permukiman, bantuan akan disalurkan langsung ke 23 RW.
Setiap RW bersama RT akan mengatur pembagian kepada masyarakat secara langsung.
Dinas Ketahanan Pangan akan menyiapkan jadwal distribusi dan mengantarkan bantuan ke lokasi yang telah ditentukan.
Masyarakat diminta tidak berebut.
Pembagian harus berlangsung tertib dan adil. Satpol PP juga diminta membantu menjaga keamanan dan kelancaran proses penyaluran.
Pedagang Diingatkan Jangan Manfaatkan Krisis
Dalam apel tersebut, Pemkab Yahukimo turut menyoroti harga barang yang mulai terdampak tingginya biaya transportasi udara.
Pemerintah memahami biaya pengiriman barang menggunakan pesawat memang tinggi. Kenaikan harga masih dapat dipahami jika benar-benar disebabkan oleh kenaikan biaya distribusi.
Namun pedagang diminta tidak menjadikan situasi krisis sebagai alasan untuk menaikkan harga barang lama secara berlebihan.
Barang yang sudah masuk sebelum kondisi sulit, kata Bongga, tidak seharusnya ikut dijual dengan harga yang melonjak tanpa alasan.
“Kami minta pedagang jangan mengambil keuntungan berlebihan dari kesulitan masyarakat. Jual dengan harga yang wajar,” katanya.
Ia meminta ASN meneruskan imbauan tersebut kepada kelompok pedagang dan pelaku usaha melalui jaringan komunikasi masing-masing.
Pasar Lama yang Terbakar Tidak Akan Dibangun Kembali
Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga memastikan lokasi pasar lama yang terbakar tidak akan dibangun kembali seperti sebelumnya.
Kebijakan itu bukan untuk menghentikan aktivitas perdagangan masyarakat.
Pemkab justru sedang menyiapkan pembangunan pasar baru yang dinilai lebih representatif.
Pasar tersebut direncanakan memiliki akses yang lebih baik dan mampu menampung para pedagang secara lebih tertata.
Pedagang yang sebelumnya benar-benar berjualan di pasar lama akan didata.
Bongga menegaskan pendataan harus dilakukan secara valid dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Data tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan pedagang yang nantinya mendapat prioritas menempati pasar baru.
“ASN yang melakukan pendataan harus objektif. Jangan sampai data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Pemerintah berharap pasar baru nantinya dapat memberikan ruang yang lebih layak bagi pedagang, termasuk mama-mama Papua yang selama ini masih banyak berjualan di pinggir jalan.
OPD Diminta Kejar Proyek, Waktu Tinggal Tiga Bulan
Selain persoalan logistik, Bongga juga menyoroti pelaksanaan program pembangunan daerah.
Waktu efektif pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2026, kata dia, tinggal sekitar tiga bulan.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera mempercepat pekerjaan, terutama proyek yang telah dikontrakkan kepada pihak ketiga.
“Jangan menunggu akhir tahun baru semua pekerjaan dikejar. Yang sudah dikontrakkan harus segera didorong,” katanya.
Setiap pimpinan OPD diminta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Pekerjaan yang mengalami hambatan akibat keterbatasan penerbangan, perubahan lokasi maupun kendala teknis harus segera dicarikan solusi.
Pemkab Yahukimo tidak ingin pekerjaan menumpuk menjelang akhir tahun.
ASN Diminta Hemat dan Utamakan Kebutuhan Pokok
Dalam situasi ekonomi yang sulit, ASN juga diminta lebih bijak mengelola keuangan.
Bongga mengingatkan agar kebutuhan pokok menjadi prioritas.
Pangan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kebutuhan keluarga harus didahulukan dibandingkan pengeluaran yang tidak mendesak.
“Dalam kondisi seperti ini kita harus hidup sesuai kemampuan. Hemat dan utamakan kebutuhan keluarga,” pesannya.
Ia juga mengajak seluruh ASN untuk melihat persoalan Yahukimo secara lebih luas.
Menurut dia, kondisi masyarakat di pedalaman harus menjadi perhatian bersama.
ASN diminta tetap bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat meski daerah sedang menghadapi berbagai keterbatasan.
“Jangan hanya melihat kebutuhan pribadi. Masih banyak masyarakat di pedalaman yang kondisinya jauh lebih sulit. Kita harus tetap menjaga solidaritas,” katanya.
Pemkab Tegaskan Tidak Berwenang Tutup Tambang
Dalam arahannya, Bongga turut memberikan penjelasan terkait akses dan aktivitas pertambangan di wilayah Yahukimo.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tidak memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup kegiatan pertambangan.
Kewenangan perizinan dan pengelolaan pertambangan berada di pemerintah provinsi dan kementerian teknis sesuai aturan yang berlaku.
Pembatasan akses di sejumlah titik, termasuk kawasan sekitar Kodim, bukan berarti pemerintah daerah menutup aktivitas pertambangan.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari penataan akses, pengawasan serta menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Pemkab Yahukimo memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk bagi warga di wilayah Seradala, Bomela, Sumtamon, Langda dan daerah lainnya.
Pemeriksaan maupun administrasi pada titik akses dilakukan untuk kepentingan pengawasan dan keamanan.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Penataan akses bukan untuk menghambat masyarakat,” pungkasnya.
