JAYAPURA, Lapbiru.com – Pembangunan konektivitas di Tanah Papua menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mulai dari jalan, pelabuhan, hingga penerbangan perintis, pemerintah pusat mendorong agar akses antarwilayah semakin terbuka.
AHY menyampaikan hal itu setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (17/9/2026). Ia dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi bersama para kepala daerah untuk membahas pembangunan infrastruktur dan konektivitas di enam provinsi serta 42 kabupaten/kota di Tanah Papua.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu terus mengawal aspirasi pemerintah daerah, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
“Kami ingin menghubungkan antarwilayah, antarkabupaten, kota, dan juga pada akhirnya ini akan memajukan ekonomi masyarakat, meningkatkan potensi yang selama ini mungkin sudah ada,” katanya.
Konektivitas darat menjadi salah satu perhatian utama. Ruas jalan yang menghubungkan Jayapura dengan wilayah lain di Papua dinilai penting untuk memperlancar mobilitas orang dan barang.
Namun, AHY menegaskan konektivitas Papua tidak bisa hanya bertumpu pada jalur darat. Pemerintah juga mendorong penguatan jalur laut melalui pengembangan pelabuhan dan sektor kemaritiman.
Penguatan konektivitas laut diharapkan ikut menekan biaya logistik. Terlebih, kondisi geografis Papua membuat distribusi barang dan kebutuhan masyarakat menghadapi tantangan tersendiri.
Sementara itu, transportasi udara tetap menjadi bagian penting. Penerbangan perintis dibutuhkan untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki akses darat maupun laut yang memadai.
AHY mengatakan konektivitas yang semakin baik akan membuka peluang ekonomi baru. Aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat bisa bergerak lebih cepat, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.
“Papua tidak boleh tertinggal dibandingkan saudara-saudara ataupun masyarakat Indonesia lainnya,” tegasnya.
Pemerintah juga melihat pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang terhubung diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus mendukung keamanan dan stabilitas di Papua.
Rapat koordinasi bersama para kepala daerah diharapkan menjadi ruang untuk memetakan kebutuhan pembangunan di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, termasuk menentukan konektivitas yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
